Subsidi Dicabut, Kemenperin Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng Terjangkau Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan pencabutan program subsidi minyak goreng curah tidak mempengaruhi penyediaan minyak terjangkau di masyarakat. Nantinya, program subsidi minyak goreng curah ini akan dilanjutkan dengan skema Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

DMO dapat diartikan sebagai batas produsen minyak untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan yakni 30 persen. Sementara itu, DPO adalah harga penjualan minyak sawit yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2022 yakni Rp 9.300 per kg dan sudah termasuk nilai PPN.

Baca juga: Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng untuk Pengusaha, Ini Gantinya

“Ini bukan berarti penyediaan minyak goreng terjangkau kepada masyarakat dihentikan, tetapi dilanjutkan dengan skema DMO dan DPO. Itu harga di masyarakat tetap sesuai HET yaitu Rp 15.500 per kilogram atau Rp 14.000 per liter. Itu enggak berubah," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika Senin (30/5/2022).

Adapun realisasi penyaluran minyak goreng curah bersubsidi mencapai 64.586,26 ton atau 33,18 persen dari kebutuhan pada Maret 2022. Sedangkan pada April penyaluran minyak goreng curah bersubsidi mencapai 210.835,14 ton atau 108,32 persen dari total kebutuhan yang sebesar 194.634.00 ton.

Baca juga: Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut, Apakah Harganya Masih Tetap Mahal?

"Total sampai saat ini realisasi penyaluran sudah 442.672,27 ton atau 75,81 persen. Ini angka total kumulatif ya. Ada 75 industri yang terlibat, 299 distributor 1, distributor 2 ada 1.370, dan pengecer sudah mencapai 28.060. Angka ini terus bergerak ya," tegas Putu.

Baca juga: Hari Ini Subsidi Minyak Goreng Curah Resmi Dihentikan