Mata Garuda Banten
Perkumpulan Alumni Beasiswa LPDP di Provinsi Banten

Perkumpulan alumni dan awardee beasiswa LPDP di Provinsi Banten. Kolaborasi cerdas menuju Indonesia emas 2045.

Potensi dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Kompas.com - 31/05/2022, 14:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun, dengan substansi UU Ciptaker yang berfokus pada debirokratisasi dan deregulasi, tidak akan berpengaruh signifikan pada upaya mempercepat pengembangan energi terbarukan.

UU Ciptaker tidak menyasar energi terbarukan secara keseluruhan, tetapi hanya panas bumi. Di tambah lagi, variabel panas bumi yang disasar hanya pada pemanfaatan langsung, bukan untuk keperluan pembangkit listrik.

Selain itu, pembahasan panas bumi dalam UU Ciptaker lebih banyak berfokus pada kemudahan perizinan di wilayah konservasi dan penekanan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.

Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang kini berubah menjadi RUU EBET (Energi Baru dan Energi Terbarukan) telah masuk tahap harmonisasi dalam dalam Prolegnas DPR RI, dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan.

Hal penting mengapa RUU EBT dianggap bisa memberikan solusi bagi pengembangan energi terbarukan adalah pertama, RUU EBT menegaskan prioritas pemerintah untuk memenuhi target pencapaian energi terbarukan dalam bauran energi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh KEN, yaitu 23 persen pada 2025 lalu 31 persen pada 2050.

Sementara hingga saat ini, porsi bauran energi terbarukan baru mencapai 11,7 persen atau masih terdapat celah 11,3 persen.

Jika hanya menjalankan skenario bisnis sebagaimana biasanya, capaian energi terbarukan pada tahun 2025 diperkirakan akan stagnan pada kisaran 15 persen-16 persen.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan energi terbarukan secara eksplisit tertuang dalam pasal yang mengatur transisi dan peta jalan agar dilaksanakan secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan.

Salah satu poin pembahasan yang menarik dalam RUU EBT adalah bahwa seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan paling lambat pada 2024.

Namun, beberapa pihak memandang RUU EBT sebagai regulasi yang rancu karena memfasilitasi batu bara dengan proses gasifikasi dalam bentuk DME (Dimethyl Ether) yang dianggap menghambat energi terbarukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.