Potensi dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Oleh: Yasir Arafat, S.Si., M.Si.*

INDONESIA merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi terbarukan (renewable energy) paling melimpah di dunia dengan total potensi sebesar 441,7 GW.

Namun, pemanfaatannya belum optimal, baru sekitar 11,2 GW atau hanya 2,5 persen (data per Januari 2022 dari Kementerian ESDM).

Lebih khusus panas bumi yang saat ini baru terpasang 9,5 persen dari total potensi sebesar 24 GW. Padahal, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 40 persen dari total potensi panas bumi di seluruh dunia (Nasruddin et al, 2016).

Posisi dan kondisi geografi serta geologi Indonesia juga sangat kondusif untuk dapat mengoptimalkan 208 GW tenaga surya, 75 GW tenaga air, 61 GW tenaga angin, 33 GW bionergi, dan 18 GW energi laut (Erdiwansyah et al, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor energi terbarukan sulit berkembang, di antaranya biaya dan investasi pengembangannya masih dianggap belum kompetitif dibandingkan energi fosil.

Kemudian P3IPTEK (Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan IPTEK) di bidang energi terbarukan masih terbatas, serta belum adanya regulasi yang lebih kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum bagi pengembangan energi terbarukan.

Meskipun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur energi terbarukan, tetapi pemanfaatan dan pengembangannya sampai saat ini belum maksimal.

Selain UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, regulasi eksisting terkait energi terbarukan adalah UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai Omnibus Law diharapkan dapat mendorong pengembangan energi terbarukan.

Namun, dengan substansi UU Ciptaker yang berfokus pada debirokratisasi dan deregulasi, tidak akan berpengaruh signifikan pada upaya mempercepat pengembangan energi terbarukan.

UU Ciptaker tidak menyasar energi terbarukan secara keseluruhan, tetapi hanya panas bumi. Di tambah lagi, variabel panas bumi yang disasar hanya pada pemanfaatan langsung, bukan untuk keperluan pembangkit listrik.

Selain itu, pembahasan panas bumi dalam UU Ciptaker lebih banyak berfokus pada kemudahan perizinan di wilayah konservasi dan penekanan sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.

Di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang kini berubah menjadi RUU EBET (Energi Baru dan Energi Terbarukan) telah masuk tahap harmonisasi dalam dalam Prolegnas DPR RI, dianggap lebih mampu mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan.

Hal penting mengapa RUU EBT dianggap bisa memberikan solusi bagi pengembangan energi terbarukan adalah pertama, RUU EBT menegaskan prioritas pemerintah untuk memenuhi target pencapaian energi terbarukan dalam bauran energi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh KEN, yaitu 23 persen pada 2025 lalu 31 persen pada 2050.