Transformasi Digital, Upaya Perbankan Perluas Akses Pasar untuk UMKM

KOMPAS.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong untuk melakukan transformasi digital pada bisnisnya. Hal ini didasari manfaat dan kemudahan yang ditawarkan dari digitalisasi. Salah satunya, akses pasar yang lebih luas.

Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yang diberitakan Kompas.com, Kamis (12/5/2022), jumlah UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital mencapai 18,5 juta pelaku usaha, dari target 30 juta UMKM pada 2024.

Padahal, transformasi digital pada usaha perlu dipercepat untuk mengimbangi perubahan gaya hidup masyarakat yang kini serbadaring, termasuk dalam urusan membeli barang. Mereka cenderung menyukai belanja online.

Hal itu tergambar dari data Bank Indonesia (BI) yang disampaikan Deputi Gubernur BI Doni P Joewono pada Selasa (19/4/2022) dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Baca juga: Sepanjang 2021, Bank BTPN Salurkan Kredit Rp 135,60 Triliun

Menurut Doni, nilai dan volume transaksi e-commerce masing-masing tumbuh 19,83 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dan 38,43 persen (yoy) pada kuartal pertama 2022. Doni optimistis secara keseluruhan total nilai transaksi e-commerce tahun ini dapat mencapai sekitar Rp 526 triliun atau naik 31,1 persen, dan volume transaksi diperkirakan akan naik 58,1 persen menjadi 4.539 juta.

Di sisi nontunai, nilai transaksi uang elektronik (UE) pada akhir April 2022 tercatat tumbuh 50,3 persen (yoy) mencapai Rp 34,3 triliun, dan sepanjang 2022 diproyeksikan meningkat 18,03 persen (yoy) hingga mencapai Rp 360 triliun.

Nilai transaksi digital banking pada akhir April 2022 meningkat 71,4 persen (yoy) menjadi Rp 5.338,4 triliun, dan untuk sepanjang 2022 diproyeksikan meningkat 26,72 persen (yoy) hingga mencapai Rp 51.729 triliun.

Tak sekadar membuka pasar lebih luas, transformasi digital juga akan mengantarkan pelaku UMKM pada akses pembiayaan. Salah satunya, dari perbankan. Hal ini dapat menjadi solusi keberlanjutan bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan bisnis dan meningkatkan kapasitas usahanya.

Perlu diketahui, pembiayaan UMKM oleh perbankan telah diatur oleh BI lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak pembiayaan ke sektor UMKM yang dinilai masih memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi.

Lewat beleid tersebut, BI mewajibkan perbankan untuk meningkatkan rasio penyaluran kreditnya ke sektor UMKM secara bertahap, yakni sebesar 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024.

Baca juga: Dukung Investasi Berkelanjutan, BTPN Luncurkan Produk Reksa Dana Saham Berbasis LST dan Digital

Bank akan mendapat sanksi berupa teguran tertulis sampai denda materiil sebesar 0,1 kali nilai pencapaian penyaluran kredit ke UMKM atau maksimal denda Rp 5 miliar, jika tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan laporan BI, penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM mencapai Rp 1.195,4 triliun pada akhir April 2022 atau tumbuh 16,9 persen secara tahunan. Ini berarti, tak tertutup kemungkinan ketetapan RPIM bisa terpenuhi.

Dukungan bank kepada pelaku UMKM di Indonesia tak hanya sebagai penyedia modal usaha. Berbagai program pendampingan peningkatan kapasitas yang berguna bagi keberlanjutan bisnis juga diberikan. Contohnya, seperti yang dilakukan Bank BTPN lewat program Selendang Mayang.

Sebagai informasi, Selendang Mayang adalah wadah bagi nasabah pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan sejak 2013 ini merupakan bagian dari program Daya.

Baca juga: Peserta Program Daya BTPN Capai 1,52 Juta Nasabah

Program Daya sendiri berfokus pada pengembangan kapasitas nasabah pelaku UMKM untuk menjalankan usaha agar lebih modern dan memiliki akses pasar yang luas. Pelatihan berkelanjutan yang diberikan pun bisa menjadi motivasi dan alternatif solusi dalam mempertahankan serta memperbaiki usaha.

Adapun misi program Daya tersebut salah satunya direalisasikan lewat Daya Fest. Sesuai namanya, kegiatan ini adalah festival pemberdayaan pelaku UMKM, nasabah, dan khalayak umum lewat serangkaian agenda inspiratif. Contohnya, seminar bisnis, serta kompetisi ide bisnis yang mengedepankan aspek digitalisasi, ramah lingkungan, dan berdampak sosial

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Selendang Mayang 2021 digelar secara daring karena pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Oktober 2021-31 Januari 2022.

Karena mengusung konsep baru, nasabah pelaku UMKM peserta Selendang Mayang 2021 otomatis mendapat pengalaman berjualan serupa. Mereka berkesempatan menjual produk usaha di sejumlah platform e-commerce, seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia.

Communications and Daya Head Bank BTPN Andrie Darusman mengatakan bahwa perubahan konsep pelaksanaan Selendang Mayang 2021 dari luring ke daring menjadi momentum bagi pihaknya dalam menjawab tantangan di era digitalisasi.

Andrie membeberkan, Selendang Mayang 2021 diikuti oleh 41 pelaku UMKM binaan Bank BTPN yang berasal dari berbagai sektor usaha, dengan total produk yang dipasarkan sekitar 2.400 jenis.

Terdapat selisih cukup besar dari segi kepesertaan jika dibandingkan Selendang Mayang 2019. Saat itu, jumlah UMKM binaan yang terlibat sekitar 100 usaha dengan total produk yang dijual mencapai 5.000 jenis.

Baca juga: Sepanjang 2021, Bank BTPN Salurkan Kredit Rp 135,60 Triliun

Penurunan tersebut, kata Andrie, karena sebagian UMKM binaan terdampak pandemi sehingga tidak dapat berpartisipasi.

“Meski begitu, kami optimistis jumlah partisipan akan kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan semakin banyaknya pelaku usaha yang mengadopsi pendekatan digital dalam pemasaran produknya,” ucapnya.

Banyak hal yang diperoleh pelaku UMKM binaan selama mengikuti program Selendang Mayang 2021. Beberapa di antaranya adalah ilmu pemasaran gratis dan akses pasar yang lebih luas. Ini mengingat, kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga masyarakat umum bisa membeli produk mereka.

“Tidak seperti Selendang Mayang pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya terbuka untuk internal perusahaan. Jadi, (saat itu) karyawan Bank BTPN saja yang menjadi pembeli produk-produk pelaku UMKM binaan,” ungkap Andrie.

Salah satu pelaku UMKM binaan Bank BTPN, Siti Rokhanah, menuturkan pengalamannya bersama bank tersebut.

Ia mengaku bahwa sejak mengikuti program Daya, usaha yang dijalankan, yakni Iwak Nyuzz, tumbuh cukup pesat. Kata Siti, ia mendapat ilmu bisnis, seperti penggunaan teknologi digital, pemilihan nama merek, dan cara berkomunikasi dengan konsumen melalui program Daya.

“Jika salah, Bank BTPN selalu memberitahu saya dengan baik. Saya juga dibimbing untuk bergabung dengan salah satu e-commerce, yakni Bukalapak. Bahkan, pihak Bukalapak sampai mendatangi saya,” tuturnya.

Baca juga: Kemudahan Diversifikasi Investasi Reksa Dana Melalui Sinaya Prioritas

Awalnya, Siti mengungkapkan sempat menolak dukungan Bank BTPN dengan alasan tidak mampu mempelajari dan mengimbangi penggunaan teknologi digital. Namun, berkat kegigihan dan kesabaran dari pihak Bank BTPN, Siti berhasil melampaui itu semua.

“Setelah enam bulan, saya dilepas untuk mengurus semua usaha saya sendiri. Dari situ, saya juga kerap diajak ke berbagai pameran sebagai narasumber. Bahkan, saya pernah pernah berkomunikasi secara langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah pameran. Ini jelas sebuah kebanggaan,” tutur Siti.

Dukungan terhadap UMKM Tanah Air

Hingga Desember 2021, Bank BTPN telah menyalurkan kredit sebesar Rp 5.835 miliar atau 4,7 persen dari total portofolio kredit Bank BTPN (nonkonsolidasi) untuk pelaku usaha sektor tersebut.

Seluruh dana itu, kata Andrie, telah dialokasikan ke dalam tiga segmen, yaitu kredit mikro sebesar Rp 108 miliar atau 1,9 persen dari total penyaluran kredit UMKM, kredit usaha kecil Rp 252 miliar atau 4,3 persen, dan kredit usaha menengah sebesar Rp 5.475 miliar atau 93,8 persen.

Pembiayaan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dari tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, khususnya selama pandemi. Sebab, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, dari total 64 juta UMKM, hampir semuanya mengalami penurunan omzet akibat pandemi.

Baca juga: Peran Perempuan dalam Keberlanjutan Bisnis Perusahaan

Kondisi tersebut, kata Oke dalam pemberitaan Kompas.com, Rabu (25/8/2021), dipicu oleh lima faktor. Dua diantaranya adalah penurunan daya beli masyarakat dan kesulitan pelaku UMKM mengakses permodalan.

Guna mengatasi kendala tersebut, Oke mengimbau para pelaku UMKM untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.