Pemerintah Anggarkan Belanja Infrastruktur Rp 417,7 Triliun, Termasuk untuk IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun - Rp 417,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut. Namun, dia belum merinci besaran pasti belanja IKN.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: KCI Tambah 6 Perjalanan KRL Feeder untuk Urai Kepadatan Penumpang di Stasiun Manggarai

Bendahara negara ini menuturkan, anggaran pengembangan IKN pada tahun 2023 yang menggunakan dana APBN ini diarahkan untuk membangun sarana penting, mulai infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas pemerintahan yang utama.

Oleh karena itu kata dia, beberapa anggaran tersebut masuk di lintas kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Polri.

"Anggaran untuk Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan, serta Kemendikbud dan kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, belanja dalam pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023. Tak heran, nilainya lebih besar dibanding tahun 2020-2021 dengan besaran masing-masing Rp 406,1 triliun dan Rp 365,8 triliun.

Baca juga: Tarik Tunai BSI di Indomaret: Syarat, Biaya, Limit dan Caranya

Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, infrastruktur yang bakal fokus dibangun untuk tahun depan adalah jenis infrastruktur yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan ini. Dengan kata lain, infrastruktur yang bisa selesai tahun 2023 atau semester I tahun 2024.

"Ini untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, baik itu dalam penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi pangan dan konektivitas, serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," ucap dia.

Dia bilang, pembangunan infrastruktur harus tetap dijalankan karena sangat menentukan kenaikan produktivitas Indonesia. Saat ini saja kata Sri Mulyani, infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga.

"Meskipun mungkin dalam 9 tahun terakhir kita melihat infrastruktur dibangun, namun Indonesia dari sisi kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga kita atau emerging country yang lain," tutupnya.

Baca juga: Harga Telur Ayam Mengalami Kenaikan, Apa Penyebabnya?