Naik Rp 279 Triliun, Anggaran Belanja Negara Hampir Sentuh Rp 3.000 Triliun pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyusun anggaran belanja negara tahun 2023 antara Rp 2.795,9 triliun - Rp 2.993,4 triliun atau setara dengan 13,80-14,60 persen dari PDB. Alokasi tersebut naik Rp 279,2 triliun dari anggaran belanja negara tahun 2022 yang sebesar Rp 2.714,2 triliun.

Secara rinci, belanja 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.995,7 triliun - Rp 2.161,1 triliun atau setara dengan 9,85-10,54 persen dari PDB; dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800,2 triliun - Rp 832,4 triliun atau setara 3,95-4,06 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, postur belanja ini disusun dengan mempertimbangkan beragam hal, termasuk subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah. Dalam RAPBN 2023, harga minyak mentah diasumsikan antara 80-100 dollar AS per barrel.

"Di dalam postur ini, shock yang besar dari sisi subsidi yang sekarang ini terus kita hitung dan kita kelola tentu akan mempengaruhi postur di 2022 dan 2023," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Ini Langkah Kemenperin untuk Mengakselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik

Bendahara negara itu menuturkan, belanja tersebut dianggarkan untuk beragam pos pengeluaran, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga belanja infrastruktur.

Belanja kesehatan berada di rentang Rp 153,8 triliun - Rp 209,9 triliun. Nilainya jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun jika tidak menyertakan anggaran pandemi, belanja kesehatan ini melonjak dibanding 2020-2022.

Selain itu, ada belanja perlindungan sosial Rp 432,2 triliun - Rp 441,3 triliun. Nilainya jauh lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar Rp 431,5 triliun.

"Belanja pendidikan masih di atas Rp 550 triliun bahkan mendekati Rp 598 triliun. Perlinsos masih akan sangat tinggi sementara untuk kesehatan akan mengalami penurunan di situasi 2020-2021-2022," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja infrastruktur pada tahun 2023 di kisaran Rp 367,7 triliun - Rp 417,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada periode pemulihan, yakni tahun 2020 dan tahun 2021.

Baca juga: Anggaran Pandemi Susut, Belanja Kesehatan Tahun Depan Turun Jadi Rp 153,8 Triliun

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," tutur Sri Mulyani.

Adapun pendapatan negara dipatok Rp 266,7 triliun - Rp 2.398,8 triliun atau 11,19-11,70 persen dari PDB. Penerimaan pajak ditarget Rp 1.884,6 triliun - Rp 1.967,4 triliun atau 9,30-9,59 persen dari PDB.

Kemudian, PNBP ditargetkan Rp 380,1 triliun - Rp 427,3 triliun atau 1,88 persen - 2,08 persen. Hibah didesain mencapai Rp 2 triliun - Rp 4,1 triliun atau 0,01-0,02 dari PDB.

Tahun depan, defisit APBN ditekan pada kisaran 2,61-2,9 persen dari PDB atau Rp 529,2 triliun - Rp 594,6 triliun.

"Rasio utang kita akan tetap dijaga di 40,58 persen hingga 42,42 persen dari GDP. Ini adalah postur 2023 yang masih konsisten dengan tema APBN yang memiliki fungsi stabilisasi, alokasi, dan efisiensi, distribusi, dan pada saat yang sama harus menjaga konsolidasi untuk mengembalikan kesehatan dan ketahanan fiskal," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Belanja Infrastruktur Rp 417,7 Triliun, Termasuk untuk IKN