OJK Dorong Industri Asuransi Mempercepat Transisi Ekonomi Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri asuransi untuk mempercepat transisi ekonomi digital dan mendukung transisi ekonomi hijau dalam kaitannya keuangan berkelanjutan.

Advisor Departemen Pengawasan Khusus IKNB OJK Sumarjono mengatakan, dalam upaya mempercepat transisi ke ekonomi digital, OJK telah meminta perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi pada produk dan pemasaran digital.

"Misalnya (pemasaran) dalam Produk Asuransi Yang berkaitan Dengan Investasi (PAYDI) atau unit link, bagaimana caranya kalau tanpa tatap muka, tetapi harus tetap mendapatkan lisensi dari OJK," kata dia dalam IFG International Conference 2022, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Badan Perwakilan Anggota Terpilih Sepakat Selamatkan AJB Bumiputera

Ia menambahkan, perusahaan asuransi juga perlu untuk bekerja sama dengan berbagai macam platform digital untuk menjual produknya. Sumarjono berharap, produk yang dijual baiknya harus ramah lingkungan dan berkaitan dengan pembangunan nasional.

Sumarjono menyampaikan, selain itu industri asuransi perlu memperbaiki customer service. Ia bilang, perusahaan asuransi juga perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang berbasis website atau mobile apps untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan polis dan klaim.

"Ketiga, memperbaiki operasional perusahaan. (Industri asuransi) perlu melakukan investasi di dalam teknologi informasi yang andal untuk proses operasional perusahaan," imbuh dia.

Selain itu, Sumarjono mengungkapkan, industri asuransi perlu memperbaiki kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mengimplementasikan kontrol internal perusahaan.

Terakhir, Sumarjono ingin industri asuransi meningkatkan investasi hijau, termasuk di dalamnya obligasi hijau.

"Kami harap ada sinergi dari semua pihak. Dengan begitu, akselerasi dari ekonomi digital dan ekonomi hijau di dalam asuransi juga akan berlanjut memprioritaskan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang tepat, dan melindungi data pribadi nasabah untu mewujudkan sistem keuangan berkelanjutan," tutup dia.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Belanja Infrastruktur Rp 417,7 Triliun, Termasuk untuk IKN