Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU: Industri Minyak Goreng Ibarat Keruh dari Hulunya

Kompas.com - 31/05/2022, 20:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi mengatakan, pihaknya telah menyelidiki kasus kelangkaan minyak goreng (migor) selama satu semester. Ia mengatakan hasil penyelidikan itu telah dilaporkan ke pemerintah pada 24 Maret 2022.

Pada awal penyelidikan, KPPU sudah menduga adanya kartel minyak goreng. Maka dari itu, KPPU mengatakan berupaya membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan minyak goreng yang langka disertai harga jual yang tinggi. Namun KPPU mengaku tetap ada batasan untuk menyelidiki kasus minyak goreng tersebut.

"Terkait CPO pada awal saya sampaikan bahwa industri migor itu ibarat keruh dari hulunya. kita berupaya menjernihkan air sungai di muara. Ini sulit karena di hulu sudah keruh," ujarnya secara virtual, Selasa (31/5/2022).

Baca juga: Ekonom: Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Curah Bakal Bikin Harga Makin Mahal

Ia mengatakan pemerintah membantu KPPU untuk menyelesaikan masalah di sektor hulunya, yakni terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi ranah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pemerintah merespons untuk audit di hulu, berapa luasan perkebunan sawit yang bermuara pada migor. Kami sarankan, ada pembatasan HGU per kelompok usaha. Kami catat walau perusahaannya banyak tapi ketika dikerucutkan tidak besar," ujar Ukay.

Ukay menyebut, KPPU telah menyelidiki 8 kelompok yang terdiri atas produsen, ritel, dan pemerintah.

"KPPU dalam penyelidikan fokus ke delapan kelompok usaha yang rata-rata punya perkebunan sawit. Walau perusahaan migor banyak tapi kalau dikerucutkan sedikit. Karena itu kami menyambut baik kalau pemerintah tertibkan di hulu," ujarnya.

Baca juga: Hari Ini Subsidi Minyak Goreng Curah Resmi Dihentikan

Ukay menyambut baik rencana pemerintah mengaudit perkebunan kelapa sawit dan agar holding minyak goreng dapat berkantor di Indonesia.

"Penegakan hukum baru di industri migor belum di CPO. nanti kalau ditemukan di CPO ada masalah persaingan usaha, kami juga akan masuk," ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Tim Investigasi KPPU telah menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait dugaan kartel minyak goreng. Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, melalui temuan tersebut, pekan ini status penegakan hukum telah dapat ditingkatkan pada tahapan penyelidikan.

Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf c (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa). Proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang.

Baca juga: Subsidi Dicabut, Kemenperin Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng Terjangkau Berlanjut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Whats New
Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN 'Pede' Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN "Pede" Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Whats New
Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Whats New
Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Whats New
Penerapan 'Carbon Capture', Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Penerapan "Carbon Capture", Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Whats New
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Whats New
Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Whats New
Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Whats New
Alfamidi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Alfamidi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Tembus Peringkat Ke-3 Terbaik di Dunia, Pupuk Kaltim Bertekad Lanjutkan Komitmen Penerapan ESG

Tembus Peringkat Ke-3 Terbaik di Dunia, Pupuk Kaltim Bertekad Lanjutkan Komitmen Penerapan ESG

Whats New
Simak Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2023

Simak Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2023

Whats New
Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Produk Decathlon Bisa Disewa lewat Aplikasi Raggam

Tegaskan Komitmen Keberlanjutan, Produk Decathlon Bisa Disewa lewat Aplikasi Raggam

Whats New
Pertamina akan Tambah 30 SPBU Nelayan di 2023

Pertamina akan Tambah 30 SPBU Nelayan di 2023

Whats New
Lowongan Kerja LRT Jakarta untuk Lulusan SMK-D3, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja LRT Jakarta untuk Lulusan SMK-D3, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+