Banyak Jabatan Kosong, Pemerintah Hanya Fokus Merekrut PPPK Tahun Ini

Kompas.com - 02/06/2022, 15:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan fokus merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini, meski ada kekosongan jabatan akibat banyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri.

"BKN (Badan Kepegawaian Negara) belum memutuskan (usulan pembukaan seleksi). Namun tahun ini, masih fokus (perekrutan) PPPK," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Tjahjo mengatakan, bila formasi yang ditinggalkan oleh CPNS yang mengundurkan diri tidak bisa diisi pada tahun ini, maka instansi dapat mengusulkan kebutuhan pegawai serta penghitungan analisa jabatan dan beban kerja pada tahun anggaran berikutnya.

Baca juga: Ramai CPNS dan PPPK Mengundurkan Diri, Menteri PANRB: Gaji Plus Tunjangan Padahal Lebih Besar dari Swasta...

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan, BKN masih menunggu laporan dari instansi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang mengusulkan kebutuhan PPPK atau CPNS,

"Kalau secara aturan, masing-masing instansi biasanya memperhitungkan Anjab (analisis jabatan) dan ABK (analisis beban kerja) selama lima tahun. Nanti itu akan dilaporkan ke BKN. Kemudian kami akan melaporkan ke Kementerian PANRB. Tetapi semua keputusan adanya pembukaan seleksi (CPNS dan PPPK) menjadi ranah Kementerian PANRB," jelas Satya.

Sebelumnya, berdasarkan data BKN per 27 Mei 2022, jumlah peserta seleksi CASN formasi tahun 2021 yang mengundurkan diri tercatat 100 orang, atau 0,89 persen dari 112.514  peserta lolos seleksi CPNS.

Baca juga: CPNS Mengundurkan Diri dengan Alasan Gaji Kecil, Tjahjo: Kalau Mau Lebih, Ya Bisnis Saja

Peserta CPNS yang mengundurkan diri akan dikenakan sanksi tidak boleh melamar saat penerimaan ASN pada periode berikutnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 tentang Pengadaan PNS.

Sanksi juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri. Hal itu sesuai dengan Pasal 35 PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

Sanksi tambahan dapat ditetapkan oleh PPK instansi dengan menyesuaikan pada ketentuan masing-masing instansi.

Baca juga: Banyak CPNS Mengundurkan Diri, Anggota DPR Sebut Harus Ada Peningkatan Gaji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Jawab Tuntutan Riset dan Inovasi, Erick Thohir Luncurkan Program “KeRIs”

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS Terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Tengah Penolakan AS Terhadap Pemangkasan Produksi OPEC+

Whats New
Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja PT Kobe Boga Utama (Kobe), Ini Posisi yang Dicari

Whats New
Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diproyeksi Bergerak Dua Arah

Whats New
Agar Makin Mandiri, Industri Alkes Dinilai Perlu Dukungan Penuh dari Stakeholder

Agar Makin Mandiri, Industri Alkes Dinilai Perlu Dukungan Penuh dari Stakeholder

Whats New
PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

Whats New
Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Whats New
Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Whats New
Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Whats New
Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Whats New
[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto 'Pig Butchering'

[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto "Pig Butchering"

Whats New
Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.