Abadi Poernomo, Senior Advisor Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), menambahkan BUMN menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi. Namun, regulasi tetap menjadi faktor penentu.
Misalnya saja dengan beberapa masalah klasik yang sering membentur panas bumi, terutama soal tarif harga listrik yang dijual dari pengembang.
Hingga saat ini panas bumi dinilai masih kalah dengan PLTU batu bara karena masalah tarif atau harga listrik yang ditawarkan pembangkit batu bara lebih murah daripada panas bumi.
"Panas bumi tidak bisa compete dengan PLTU (saat harga batu bara dibawah 100 dollar AS per ton). Pemerintah/PLN menghendaki tarif=BPP (biaya pokok produksi), di situ keekonomian panas bumi tidak masuk,“ jelas Abadi.
Mantan Direktur Utama PGE itu mengakui peluang panas bumi memang sangat terbuka menjadi pembangkit based load utama, setelah pemerintah berencana memensiunkan PLTU batu bara lebih dini. Tapi, semua itu kembali berpulang pada regulasi dari pemerintah. “Setuju (panas bumi jadi momentum menggantikan PLTU), tapi itu sangat bergantung pada regulasi yang akan terbit,” ujarnya.
Jika masalah itu bisa segera ada solusinya, lanjut Abadi, PGE sebagai pionir dalam pengembangan panas bumi tentu juga lebih bisa berperan maksimal.
Apalagi PGE merupakan perusahaan panas bumi negara paling tua sehingga menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi nasional.
Abadi menyebutkan PGE terlihat paling masif dan agresif dalam pengembangan panas bumi karena mendapatkan dukungan kuat dari Pertamina, terutama pendanaan, sebagai induk holding.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.