Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati, jika Instansi "Bandel" Angkat Pegawai Honorer, Pejabat Kepegawaiannya Bakal Kena Sanksi

Kompas.com - 03/06/2022, 08:00 WIB
Kiki Safitri,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) akan mengapus sistem tenaga honorer mulai November tahun 2023.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam bagi pejabat – pejabat instansi yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal tersebut juga akan menjadi bagian dari obyek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah.

“Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Tjahjo dalam surat edaran, akhir Mei lalu.

Baca juga: Ratusan CPNS Mundur gara-gara Gaji Kecil? Menteri Tjahjo: Padahal Ada Tukin, Gaji Ke-13, Uang Lembur sampai Pensiun Seumur Hidup...

Nantinya, Kemenpan-RB akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.

"Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing)," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, posisi–posisi yang diisi oleh pihak ketiga akan diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian di kementerian dan lembaga. Namun, tenaga alih daya tersebut bukanlah berstatus tenaga honorer.

"Tenaga alih daya oleh pihak ketiga dengan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," ujar Tjahjo.

Baca juga: CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah sampai Rp 100 Juta

Dalam upaya penataan pegawai ASN, sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, Tjahjo menetapkan komitmen para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain dengan melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun PPPK.

Kemudian, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Jika pemerintah membutuhkan tenaga lain dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status outsourcing.

“PPK juga diharuskan menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023,” tegas dia.

Baca juga: [POPULER MONEY] Tenaga Honorer Dihapus, Diganti Outsourcing | Kriteria Pembeli Pertalite dan Solar dengan MyPertamina

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Senin 22 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Senin 22 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Mengelola Keuangan di Tengah Pelemahan Rupiah

Mengelola Keuangan di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
BUAH Bakal Tebar Dividen Tahun Ini, Berikut Kisi-kisinya

BUAH Bakal Tebar Dividen Tahun Ini, Berikut Kisi-kisinya

Whats New
Penguatan Dollar AS Buat Suku Bunga Acuan Tak Kunjung Turun

Penguatan Dollar AS Buat Suku Bunga Acuan Tak Kunjung Turun

Whats New
Hari Terakhir, Ini Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Hari Terakhir, Ini Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 66

Work Smart
InJourney Airports Layani 7,4 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024

InJourney Airports Layani 7,4 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024

Whats New
Manfaat dan Kerugian Pakai Paylater yang Perlu Diketahui

Manfaat dan Kerugian Pakai Paylater yang Perlu Diketahui

Spend Smart
[POPULER MONEY] Cara Download Kartu Nikah Digital | Luhut Sebut China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

[POPULER MONEY] Cara Download Kartu Nikah Digital | Luhut Sebut China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

Whats New
5 Tips Mengatur Keuangan untuk 'Fresh Graduate' agar Tak Menyesal

5 Tips Mengatur Keuangan untuk "Fresh Graduate" agar Tak Menyesal

Spend Smart
Pasca Halving, Harga Bitcoin Justru Merosot

Pasca Halving, Harga Bitcoin Justru Merosot

Whats New
Terima 40 Laporan Balon Udara Liar Selama Lebaran 2024, AirNav: Jauh Berkurang dari Tahun Lalu

Terima 40 Laporan Balon Udara Liar Selama Lebaran 2024, AirNav: Jauh Berkurang dari Tahun Lalu

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Bakal Diresmikan Jokowi, Menhub: Potensi Kembangkan Pariwisata

Bandara Panua Pohuwato Bakal Diresmikan Jokowi, Menhub: Potensi Kembangkan Pariwisata

Whats New
Perusahaan Ini Buka Lowongan Kerja untuk Lansia, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Perusahaan Ini Buka Lowongan Kerja untuk Lansia, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Luhut Ungkap China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

Luhut Ungkap China Mau Kembangkan Sawah Padi di Kalteng

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com