Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hati-hati, jika Instansi "Bandel" Angkat Pegawai Honorer, Pejabat Kepegawaiannya Bakal Kena Sanksi

Kompas.com - 03/06/2022, 08:00 WIB
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) akan mengapus sistem tenaga honorer mulai November tahun 2023.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam bagi pejabat – pejabat instansi yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal tersebut juga akan menjadi bagian dari obyek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah.

“Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN, akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Tjahjo dalam surat edaran, akhir Mei lalu.

Baca juga: Ratusan CPNS Mundur gara-gara Gaji Kecil? Menteri Tjahjo: Padahal Ada Tukin, Gaji Ke-13, Uang Lembur sampai Pensiun Seumur Hidup...

Nantinya, Kemenpan-RB akan merekrut pekerja alih daya atau outsourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.

"Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing)," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, posisi–posisi yang diisi oleh pihak ketiga akan diajukan oleh pejabat pembina kepegawaian di kementerian dan lembaga. Namun, tenaga alih daya tersebut bukanlah berstatus tenaga honorer.

"Tenaga alih daya oleh pihak ketiga dengan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan," ujar Tjahjo.

Baca juga: CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah sampai Rp 100 Juta

Dalam upaya penataan pegawai ASN, sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, Tjahjo menetapkan komitmen para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain dengan melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS ataupun PPPK.

Kemudian, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Jika pemerintah membutuhkan tenaga lain dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status outsourcing.

“PPK juga diharuskan menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023,” tegas dia.

Baca juga: [POPULER MONEY] Tenaga Honorer Dihapus, Diganti Outsourcing | Kriteria Pembeli Pertalite dan Solar dengan MyPertamina

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Whats New
Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Whats New
Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Whats New
Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Whats New
BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

Work Smart
Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Whats New
RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

Whats New
Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Whats New
PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Whats New
Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Whats New
Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Whats New
Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Whats New
Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+