Berakhir 30 Juni 2022, Begini Tata Cara, Besaran Tarif, dan Sanksi PPS

Kompas.com - 03/06/2022, 14:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaporan harta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tinggal 1 bulan lagi atau tepatnya sampai 30 Juni 2022. Lewat dari itu, siap-siap para wajib pajak bakal terkena sanksi administratif hingga pidana.

Hingga 3 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sebanyak 58.790 wajib pajak (WP) sudah mengikuti PPS dengan 68.843 surat keterangan (suket). Jumlah PPh yang dibayar ke negara mencapai Rp 12,06 triliun dari total nilai harta bersih yang diungkap Rp 120 triliun.

Adapun dalam mengikuti program, ada banyak ketentuan yang diatur pemerintah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021.

"Program PPS ini berbeda dengan tax amnesty kemarin yang pernah kita laksanakan, baik dari segi tata cara, besaran tarif, maupun latar belakang," kata Kepala KPP Tanah Abang III Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Harry Pantja Sirait.

Baca juga: Wanti-wanti Ditjen Pajak: Segera Ikut PPS Sebelum Harta Ditelusuri hingga Luar Negeri...

Dua kebijakan

Perlu kamu tahu, ada dua pilihan kebijakan yang bisa diambil wajib pajak (WP) sesuai dengan waktu perolehan harta. Dua kebijakan itu memberikan tarif yang berbeda, dengan tarif kebijakan I lebih rendah dibanding kebijakan II.

Kebijakan I bisa dimanfaatkan oleh WP yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 baik untuk WP badan maupun orang pribadi (OP). Harta yang dilaporkan pada PPS adalah harta perolehan hingga tahun 2015 yang belum dilapor dalam tax amnesty.

Sementara kebijakan II bisa dimanfaatkan oleh WP OP saja baik peserta tax amnesty tahun 2016 atau non peserta tax amnesty dengan waktu perolehan harta pada tahun 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Supaya lebih jelas, berikut masing-masing tarif PPh final yang dikenakan Ditjen Pajak atas harta tersebut.

Baca juga: PPS Tinggal 32 Hari, Harta yang Dilaporkan Wajib Pajak Capai Rp 106,6 Triliun

Kebijakan 1

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan 2

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Baca juga: Hindari Denda 200 Persen, Jangan Lapor Harta PPS di Akhir Waktu!

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Dua Analis Proyeksi Tren Pelemahan IHSG Masih Berlanjut Hari Ini

Whats New
Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
Pemanfaatan Data 'Real Time' Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Pemanfaatan Data "Real Time" Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Whats New
Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Whats New
Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Whats New
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Whats New
Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Whats New
Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Whats New
[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

Whats New
RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.