Sudah 58.790 Wajib Pajak Ungkap Harta di PPS, Totalnya Rp 120,02 Triliun

Kompas.com - 03/06/2022, 15:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan, sudah 58.790 wajib pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) hingga Jumat (3/6/2022).

Harta yang diungkap oleh WP itu mencapai Rp 120,02 triliun. Atas harta tersebut, negara sudah menerima uang tebusan sebesar Rp 12,06 triliun.

"Ini posisi bulan Juni 2022 dan kami berharap nilainya terus bertambah," kata Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Tanah Abang Tiga, Erwin Siahaan dalam Sosialisasi PPS di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Lebih rinci, deklarasi harta di dalam negeri dan harta repatriasi menjadi harta yang diungkap paling besar, yakni Rp 104,25 triliun. Kemudian diikuti oleh deklarasi harta luar negeri Rp 8,85 triliun, dan harta yang diinvestasi sebesar Rp 6,91 triliun.

Lebih lanjut dia meminta wajib pajak untuk melaporkan harta sebelum PPS berakhir. Tujuannya agar menghindarkan sanksi dengan besaran tarif PPh final lebih besar.

"PPS adalah program pemerintah yang umurnya hanya 6 bulan sampai 30 Juni 2022. Jadi tidak sampai genap satu bulan ini akan berakhir," tutur dia.

Baca juga: Wanti-wanti Ditjen Pajak: Segera Ikut PPS Sebelum Harta Ditelusuri hingga Luar Negeri...

Cara dapat PPh final lebih murah

Jika melihat dua kebijakan dalam PPS alias tax amnesty jilid II, PPh final yang dibayar wajib pajak memang lebih murah bila harta di luar negeri direpatriasi ke dalam negeri.

Untuk harta perolehan tahun 2015 yang belum diungkapkan dalam program tax amnesty tahun 2016, tarif PPh final yang perlu dibayar adalah 8 persen. Nilainya jauh lebih kecil dibanding harta luar negeri yang tidak direpatriasi, yakni sebesar 11 persen.

Sementara untuk harta perolehan tahun 2016 sampai tahun 2020 namun belum dilaporkan dalam SPT Tahun 2020, harta repatriasi dikenai tarif PPh final sebesar 14 persen. Tarifnya juga jauh lebih rendah dibanding harta yang tidak direpatriasi, yakni 18 persen.

Berikut ini ragam jenis tarif dalam 2 kebijakan berbeda:

Baca juga: Sri Mulyani: Pelapor Harta di PPS Didominasi Pegawai Berharta Rp 1 Miliar-Rp 10 Miliar

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Whats New
[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

Rilis
Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Whats New
Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal 'No Work No Pay'

Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal "No Work No Pay"

Whats New
Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Spend Smart
PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

Whats New
Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Whats New
Bangun Pabrik AC, Daikin Gelontorkan Dana Rp 3,3 Triliun

Bangun Pabrik AC, Daikin Gelontorkan Dana Rp 3,3 Triliun

Whats New
Beratnya Bisnis Kereta Cepat, di China Pun Merugi

Beratnya Bisnis Kereta Cepat, di China Pun Merugi

Whats New
Rencana Hapus KA Argo Parahyangan saat Kereta Cepat Beroperasi Masih Dibahas

Rencana Hapus KA Argo Parahyangan saat Kereta Cepat Beroperasi Masih Dibahas

Whats New
Bakal Ada Rupiah Digital, Perbanas: Bank Akan Jadi Distributor

Bakal Ada Rupiah Digital, Perbanas: Bank Akan Jadi Distributor

Whats New
Dilema Pakai Kereta Cepat, Mau ke Bandung, tapi Turun di Padalarang

Dilema Pakai Kereta Cepat, Mau ke Bandung, tapi Turun di Padalarang

Whats New
Cara Cek Tagihan dan Bayar PDAM di Shopee, Bisa Online atau Offline

Cara Cek Tagihan dan Bayar PDAM di Shopee, Bisa Online atau Offline

Spend Smart
Turun Rp 6.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 6.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Spend Smart
Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor

Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.