Bingung Mau Ikut PPS atau Hanya Pembetulan SPT? Pertimbangkan Hal Ini

Kompas.com - 03/06/2022, 19:32 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak (WP) bisa memilih antara mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau hanya membetulkan SPT Tahunan untuk melaporkan harta yang belum diungkap.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi keleluasaan bagi WP untuk memilih satu di antara dua opsi tersebut.

"Memang ada pilihan, bapak dan ibu boleh ikut juga PPS, melakukan pembetulan SPT boleh juga, SPT itu boleh dibetulkan atau direvisi," kata Kepala Seksi Pengawasan III KPP Pratama Tanah Abang Tiga, Erwin Siahaan dalam sosialisasi PPS di Jakarta, Jumat (3/5/2022).

Baca juga: Sudah 58.790 Wajib Pajak Ungkap Harta di PPS, Totalnya Rp 120,02 Triliun

Erwin menuturkan, ada perbedaan yang bisa dipertimbangkan wajib pajak sebelum memilih satu di antara dua pilihan tersebut. Jika memilih pembetulan SPT, wajib pajak harus mengetahui aturan pembetulan SPT Tahunan di Pasal 8 UU HPP.

Aturan itu menyebut, pembetulan SPT dapat dilakukan selama belum dilakukan pemeriksaan. Jika rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Namun, WP tidak bisa menerima manfaat yang diberikan dalam PPS.

"Tapi kalau ikut ambil bagian dari pilihan yang membetulkan SPT, maka manfaat-manfaat PPS tadi enggak akan didapatkan. Bapak dan ibu tetap akan diperiksa, tetap akan diaudit, akan dicek, tetap diawasi kembali," tutur Erwin.

Baca juga: Wanti-wanti Ditjen Pajak: Segera Ikut PPS Sebelum Harta Ditelusuri hingga Luar Negeri...

Adapun manfaat yang didapat dalam program PPS adalah terbebas dari sanksi administratif dengan nominal yang lebih besar dibanding besaran tarif PPh final saat mengikuti PPS.

Selain itu, data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana.

"Dengan (mengikuti) program ini ada jaminan sesuai UU tadi, tidak adanya pemeriksaan pajak. Tapi tetap saja, (jika sudah mendapat) email bukan berarti harus ikut PPS, bisa saja bapak dan ibu (memilih) betulin SPT," ucap Erwin.

Baca juga: Kemenkeu Berencana Cabut Insentif Pajak Impor Alkes Akhir 2022

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadapi Tantangan Ekonomi Global 2023, Ini 5 Bauran Kebijakan BI

Hadapi Tantangan Ekonomi Global 2023, Ini 5 Bauran Kebijakan BI

Whats New
BPS Ungkap Harga Beras, Tahu, Tempe, Telur Ayam Ras Masih Naik per November 2022

BPS Ungkap Harga Beras, Tahu, Tempe, Telur Ayam Ras Masih Naik per November 2022

Whats New
Program Penanaman Bakau di Tahura Ngurah Rai Bali Milik QNET Raih Penghargaan ISDA 2022

Program Penanaman Bakau di Tahura Ngurah Rai Bali Milik QNET Raih Penghargaan ISDA 2022

Rilis
Utang Indonesia Capai Rp 7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Utang Indonesia Capai Rp 7.496 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman

Whats New
4 Hari Berturut-turut Saham GOTO Sentuh ARB, Masih Akan Melemah Lagi?

4 Hari Berturut-turut Saham GOTO Sentuh ARB, Masih Akan Melemah Lagi?

Whats New
Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Whats New
Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Whats New
Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Whats New
Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Whats New
Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Whats New
Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Whats New
Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.