Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Terapkan Ekonomi Biru, KKP Butuh SDM Unggul dan Bertalenta Global

Kompas.com - 05/06/2022, 19:17 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun strategi penerapan ekonomi biru (blue economy) guna memulihkan kesehatan laut.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta mengatakan bahwa KKP membutuhkan SDM yang unggul, tangguh, dinamis, dan bertalenta global.

Hal tersebut ia sampaikan pada Simposium Nasional IX Kelautan dan Perikanan, Fakultas llmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Sabtu (4/6/2022).

KKP melalui BRSDM, kata dia, terus mendorong peningkatan kapasitas SDM unggul di berbagai daerah.

Saat ini, BRSDM telah memiliki 20 satuan pendidikan berbasis vokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami memiliki 20 satuan pendidikan yang terbagi menjadi 11 satuan pendidikan tinggi, yakni 10 Politeknik KP, satu akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Semua satuan pendidikan tersebut berbasis vokasi. Kurikulumnya terdiri dari 30 persen berbasis teori dan 70 persen berbasis praktik," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Sejauh ini, tambah Nyoman, Politeknik KP telah meluluskan sekitar 50.956 orang. Semua lulusan tersebut dikatakannya telah terserap secara baik di dunia industri dan usaha, baik itu skala nasional maupun internasional.

Selain dukungan pendidikan, BRSDM juga memiliki kegiatan pelatihan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP, baik terkait perikanan tangkap maupun budidaya.

"Pelatihan tidak hanya terselenggara untuk masyarakat KP secara umum, tetapi juga untuk aparatur sipil negara (ASN). Kami juga telah mengembangkan aplikasi berbasis sistem informasi kekinian. Dengan begitu, pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif," jelas Nyoman.

Adapun untuk mengawal program prioritas KKP, BRSDM telah membentuk sembilan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal).

Semua Satminkal tersebut bertugas untuk mengawasi dan mengelola 6.433 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Penyuluh perikanan merupakan garda terdepan dalam mengawal program prioritas KKP. Guna memastikan semua program tersebut berjalan baik, Satminkal akan melakukan pengawasan dan monitoring pada daerah yang menjadi prioritas pengembangan KKP," terang Nyoman.

Tak hanya itu, untuk mendukung sinergitas seluruh komponen, BRSDM juga mengembangkan Smart Fisheries Village berbasis digital.

Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi wadah kerja sama dengan masyarakat dengan tetap berpatokan pada ekologi atau lingkungan lestari.

"Semoga smart fisheries dapat menjadi contoh untuk budidaya yang tepat, baik untuk air tawar, payau, maupun laut. Lewat sinergitas dari berbagai pihak, seperti swasta, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder, program ini diharapkan dapat berjalan baik," tegas Nyoman.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com