Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Metode Pembayaran BBM Lewat MyPertamina Terbatas, Kenapa Tidak Pakai QRIS?

Kompas.com - 06/06/2022, 21:00 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Opsi metode pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di aplikasi MyPertamina saat ini hanya tersedia terbatas. Padahal aplikasi ini nantinya akan dijadikan syarat untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi solar dan pertalite.

Kompas.com saat akan menjajal beli BBM menggunakan aplikasi MyPertamina pun mengalami kesulitan.

Pasalnya, selain registrasi akun MyPertamina, pengguna baru perlu menghubungkan akun LinkAja sebagai metode pembayaran di aplikasi ini. Sementara penulis belum pernah menggunakan dompet digital besutan BUMN ini sebelumnya.

Baca juga: Pengalaman Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Bayar hanya Bisa Pakai LinkAja, Debit BNI, BRI, Mandiri

Oleh karenanya, sebagai pengguna baru, penulis harus melakukan registrasi akun MyPertamina, melakukan registrasi akun LinkAja, lalu menghubungkan akun LinkAja ke aplikasi MyPertamina untuk bisa melakukan pembelian dengan aplikasi ini.

Walaupun sebetulnya tersedia metode pembayaran dengan Direct Debit tapi bank yang menjadi opsi hanyalah 3 bank BUMN, yaitu BNI, BRI, dan Mandiri. Lagi-lagi penulis tidak memiliki rekening di ketiga bank tersebut.

Selain itu, pembayaran BBM menggunakan MyPertamina dengan metode pembayaran LinkAja dapat lebih murah karena tidak dikenakan biaya tambahan dan limit pembelian.

Sementara, jika menggunakan metode Direct Debit akan dikenakan biaya platform sebesar 1,5 persen dari harga pembelian dan terdapat limit pembelian sebesar Rp 1 juta per hari.

Kompas.com menyayangkan terbatasnya opsi metode pembayaran di aplikasi MyPertamina saat ini. Padahal di sisi lain, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) tengah menggencarkan penggunaan Quick Respond Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital.

Baca juga: Isi BBM Pakai MyPertamina dan Dibatasi Kuota, Bakal Berlaku Tahun Ini

Yang dimaksud dengan QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Saat ini, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank maupun nonbank yang digunakan masyarakat bisa dilakukan dengan cara menggunakan QRIS.

QRIS dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, merchant berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI.

Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya.

Oleh karenanya, Kompas.com berharap agar pemerintah dan Pertamina mengkaji untuk penambahan metode pembayaran di aplikasi MyPertamina.

Mengingat ke depannya, aplikasi ini akan digunakan secara nasional untuk pembelian BBM bersubsidi.

Pemerintah dan Pertamina perlu mengkaji metode pembayaran yang tepat, mudah, dan sekiranya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah karena belum semua memahami pembayaran secara digital.

Salah satu metode pembayaran yang patut dipertimbangkan ialah QRIS besutan BI.

Baca juga: Beli Solar dan Pertalite Bakal Wajib Pakai MyPertamina, Pengamat: Sebaiknya Dibatalkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com