Memproses Sampah Lebih Ramah Lingkungan, Pengembangan TPA Banjardowo Rampung Juli 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) Banjardowo di Jombang, Jawa Timur rampung pertengahan Juli 2022.

Mulanya TPA Banjardowo ini menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (open dumping) lalu dikembangkan menjadi sistem sanitary landfill yang dapat meminimalisir dampak pencemaran air, tanah, dan udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, berdasarkan data, progres fisik pengembangan TPA Banjardowo saat ini sudah 94,99 persen.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun 29 Jembatan di Trans-Papua

Begitu pengembangan fisik selesai dikerjakan, TPA ini akan langsung dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang untuk pengelolaan sampah.

"Segera dilakukan pelatihan kepada petugas dari Pemda Jombang untuk mengoperasikan TPA ini, karena banyak sekali alat-alat pengolahan sampah yang harus bisa dioperasikan oleh Pemda," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/6/2022).

Dia menjelaskan, pengembangan sistem sanitary landfill TPA Banjardowo dikerjakan sejak Juni 2020 dengan anggaran Rp 185 miliar.

Adapun TPA ini memiliki kapasitas 110 ton per hari untuk melayani sampah rumah tangga penduduk Kota Jombang sebanyak 895.000 jiwa.

"Dengan kapasitas tersebut sudah cukup memadai untuk mengelola hasilan sampah di Jombang yang berdasarkan data sebesar 120 ton per hari," ucapnya.

Pengembangan TPA Banjardowo merupakan kerja sama antara pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan pemerintah Jerman dalam Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM).

Dukungan pembangunan Kementerian PUPR mencakup penyusunan desain TPA sampah dan fasilitas pendukungnya, pekerjaan konstruksi TPA sampah dan fasilitas pendukungnya, serta pengadaan alat berat pendukung. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Baca juga: Revitalisasi Situ Bagendit Garut Selesai, Ini Dana yang Digelontorkan PUPR

Terdapat 4 kota atau kabupaten lain yang menjadi pilot dalam program tersebut, yakni Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang.

Diana menjelaskankan, keistimewaan dari pengembangan TPA melalui program ERIC-SWM ini adalah sampah yang masuk ke TPA akan dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian diolah ulang (recycle).

"Sampah yang masuk dipilah, untuk sampah plastik akan diolah ulang menjadi briket dan sebagainya, sementara sampah lainnya diolah untuk menjadi produk seperti humus yang dikenal sebagai kompos. Jadi ini pengolahan sampah terpadu, air lindi juga diolah sehinggga buangan airnya tidak mencemari kondisi air," jelasnya.

Sistem sanitary landfill dibangun dengan melakukan pelapisan lahan pembuangan (sel aktif) TPA menggunakan 3 lapis perlindungan lingkungan.

Pertama, di atas tanah asli yang telah dipadatkan dipasang lapisan kedap paling bawah berupa geosynthetic clay liner bahan gel sintetis (geo tekstil) setebal 1 sentimeter (cm) yang akan menahan kebocoran air lindi agar tidak mencemari tanah.

Lapisan kedua dan ketiga adalah lapisan geomembran setebal 2 milimeter berupa lapisan impermiabel dan geotextile setebal 1,2 cm berupa karpet sintetis berserat kasar yang khusus didatangkan dari Jerman.

Selanjutnya karpet sintetis ini dilapisi batu koral dengan diameter 2 cm tertumpuk rata setinggi 50 cm sebagai bahan penyaring air lindi.

Kemudian sampah ditumpuk, diratakan, dan ditimbun tanah pada setiap ketinggian tanah 1–2 meter agar tidak dihinggapi lalat dan juga mencegah terjadinya kebakaran dari gas metan yang dihasilkan sampah.

Terakhir air lindi ditampung dan disalurkan ke kolam penampungan IPL (Instalasi Pengolahan Lindi) dengan sistem pemurnian bertahap dan dilengkapi bak kontrol.

"Output dari pembangunan TPA ini adalah mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan mengurangi aroma tidak sedap dan limbah yang dibuang telah memenuhi standar," tuturnya.

Baca juga: Jelang KTT G20, PUPR Kebut Penataan Infrastruktur di Bali