Luhut: BPKP Bakal Mulai Audit Perusahaan Sawit

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, pengawasan pemerintah terhadap perusahaan produksi minyak kelapa sawit mulai dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kartel sekaligus membenahi komoditas minyak goreng di bagian hulu agar tidak ada lagi "permainan" harga minyak goreng. Pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui pemilik lahan perusahaan sawit yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).

"Iya akan mulai (audit perusahaan minyak mentah kelapa sawit). Hari ini akan saya tanda tangan, nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai audit ya," kata Luhut saat ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di PT Nestle Indonesia Factory, Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Kenapa Beli Minyak Goreng Curah Harus Tunjukkan KTP? Ini Penjelasan Mendag

Lebih lanjut kata Luhut, persoalan minyak goreng perlahan mulai membaik, dari sisi produksi hingga suplai. Namun, pemerintah masih fokus terhadap penyalurannya yang perlu dipantau lebih ketat.

"Minyak goreng saya kira sudah membaik, hanya saya mau lihat lagi ada beberapa, masih distribusi yang penting. Kalau suplainya sudah makin oke," ucapnya.

Mengenai harga tandan buah segar (TBS) yang turun, Luhut memastikan akan kembali stabil pada satu atau dua pekan ke depan. Peningkatan harga TBS dinilai akan terjadi seiring mulai stabilnya harga minyak goreng.

Baca juga: Luhut: Investasi Starlink Sudah Tahap Final, Tesla Masih Negosiasi

"Kalau ini biaya keluarnya hari ini keluar, flush out-nya selesai, saya kira harga TBS petani akan naik sampai lebih Rp 2.500. Sekarang masih Rp 1.500-an. Kita berharap nanti mungkin satu minggu, dua minggu ke depan, sudah akan naik ke Rp 2.500," jelas mantan Menko Polhukam itu.

Sebelumnya diberitakan, Luhut akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia.

Luhut mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali. Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.

Baca juga: Bukan Cuma Minyak Goreng, Luhut Akan Pakai PeduliLindungi Buat Pantau Komoditas Lain