Seruan Pakai Produk Lokal Jadi Angin Segar Industri Baja Tanah Air

KOMPAS.com – Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini sesuai dengan beberapa kali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang belanja impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi di Tanah Air.

Upaya ini mendapat apresiasi dari para pelaku industri dan UMKM di Tanah Air, termasuk dari sektor konstruksi, khususnya di industri baja ringan.

Baca juga: Jokowi: Sekali Lagi, APBN dan APBD Jangan untuk Beli Barang Impor!

Terlebih, membanjirnya produk baja impor sempat menjadi salah satu kendala dalam tumbuh kembangnya industri baja di Tanah Air.

Dengan adanya kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri ini diharapkan, industri baja ringan di Indonesia diharapkan dapat bangkit kembali.

Vice Presiden PT Tatalogam Lestari (Tatalogam Group) Stephanus Koeswandi sebagai salah satu pelaku industri di sektor ini menegaskan, peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku usaha.

Menurutnya, saat ini adalah masa peralihan dari pandemi ke endemi. Terkait hal ini, dia menyebut bahwa semua negara sudah mulai menata kembali kehidupannya.

“Produsen-produsen baja dunia juga sudah mulai bangkit. Untuk itu, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi industri dalam negeri ini patut diapresiasi. Karena dengan peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri, perekonomian bangsa akan kembali menggeliat,” terang Stephanus, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Belum Final, Luhut Sebut Tiket Naik ke Borobudur Diputuskan Jokowi Pekan Depan

Meski begitu, pihaknya sadar betul peluang ini juga harus diimbangi dengan tanggungjawab yang besar. Salah satunya terkait kualitas produk yang harus terus ditingkatkan.

Ia mengatakan, gerakan ‘Bangga Buatan Indonesia’ seharusnya bukan hanya untuk pengguna, namun juga harus dimaknai produsen sebagai sebuah tantangan dalam menciptakan produk yang lebih inovatif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

“Dan bagi kami, kebanggaan itu harus terus ditingkatkan lagi sehingga produk buatan Indonesia lebih inovatif, berkualitas serta berdaya saing tinggi,” tandasnya.

Contohnya untuk pasar lokal, Tatalogam saat ini telah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), yang secara spesifik SNI wajib baja ringan yaitu SNI 8399:2017.

“Ini sangat penting mengingat kaitannya dengan keselamatan konstruksi. Seperti kita ketahui bahwa baja ringan sudah banyak digunakan. Sayangnya masih ada juga kejadian gagal konstruksi. Bangunan ambruk contohnya,” bebernya.

Karena itu, menurutnya SNI wajib baja ringan dapat meminimalisir timbulnya kerugian materi bahkan kerugian nyawa.

Baca juga: Simak Lagi Daftar Barang Impor yang Bikin Jokowi Jengkel

“Kemudian untuk bersaing di mancanegara, kita juga harus meningkatkan standar sesuai Negara tujuan. Dengan begitu, produk buatan Indonesia juga bisa dikenal di mancanegara,” terang Stephanus lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah saat membuka acara Business Matching Tahap III di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (30/5/2022) juga buka suara terkait hal ini.

Ia memaparkan, Kementerian PUPR mencatat telah merealisasikan pos belanja untuk produk lokal melebihi Rp 80,48 triliun.

Anggaran itu ditegaskan merupakan wujud komitmen penuh terhadap program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Alokasi anggaran yang digelontorkan tersebut, diambil dari total pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2022 sekitar Rp 100,5 triliun.

"Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) dalam setiap melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan infrastruktur selalu mengecek terutama produksinya dari mana. Misalnya ada lampu, nanti kita ambil. Kita lihat ini produksi dari mana, kalau produksi dalam negeri oke lanjut, tapi kalau produksi luar negeri atau merek yang pabriknya belum ada dalam negeri bakal diperintahkan untuk mengganti," ujar Zainal.

Baca juga: Meneropong Potensi Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri

Zainal menyebut, Menteri PUPR akan akan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang diberikan untuk pemanfaatan produk dalam negeri.

Sebab menurutnya pemanfaatan produksi dalam negeri itu mendukung untuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Sementara itu, di acara yang sama, menanggapi maraknya impor produk baja ringan dari negara-negara penghasil baja dunia, Dirjen Bina Konstruksi Kementarian PUPR Yudha Mediawan memastikan, Kementerian PUPR telah mengambil langkah untuk mengantisipasinya.

“Kalau untuk kebutuhan baja ringan ini kan memang kita sudah mengantisipasi. Artinya dengan rantai pasok yang ada itu sebarannya kita petakan. Dan itulah yang nantinya kita manfaatkan untuk konstruksi di kita terutama untuk di perumahan, ataupun di keciptakaryaan,” jelasnnya.

“Dan ini kita mendorong produk-produk dalam negeri ini untuk dimanfaatkan. Jadi dalam kontrak ini kalau di PUPR dia PPK tidak langsung dengan penyedia jasa/ vendor. Dia kontraknya dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). Nah nanti BUJK inilah yang membuat kontrak dengan vendor untuk pembelanjaan itu. Jadi termasuk baja ringan, ini menjadi perhatian kita,” sambung Yudha.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Bansos di APBD Cuma Rp 11 Triliun, di APBN Sudah Rp 400 Triliun