Dikritik Suka Potong Anggaran, Sri Mulyani: Ini Masalah Keterpaksaan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap memotong anggaran dengan cara melakukan realokasi hingga refocusing saat pandemi Covid-19, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda).

Pemotongan ini bertujuan untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19, membantu warga miskin, hingga penyediaan vaksin. Tak heran, 40 persen dana desa pun ikut dimandatkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bendahara itu menyebut, realokasi anggaran dilakukan karena keadaan darurat dan keterpaksaan, bukan karena hobi atau jahil.

Baca juga: Sri Mulyani Kritik Pemda: Kalau Anggaran Dikurangi Dikit, Langsung Lumpuh

"Kami ngutak-ngatik tuh bukan (karena) hobi, Pak. Ini bukan jahil, bukan hobi, bukan juga. Ini karena masalah keterpaksaan dari sisi Indonesia dihadapkan pada prioritas yang memang memaksa kita untuk menggunakan seluruh instrumen yang ada," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, anggaran dana desa yang dialokasi untuk BLT merupakan cara pemerintah menyediakan bantalan sosial.

Kala itu, kata dia, Pemda diminta memilih satu opsi di antara dua pilihan. Memilih dana desa diambil kembali oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan demi penanganan pandemi, atau dana tersebut tetap di tangan Pemda namun dialokasikan untuk BLT.

"Akhirnya yang dipilih yang kedua, sehingga memang untuk keseluruhan di Indonesia ya tadi, dibuat earmark dana desa sekian untuk BLT, sekian untuk vaksinasi, dan lain-lain," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengakui, pihaknya tak menjamin dana desa dan anggaran lainnya tidak direalokasi dan dilakukan refocusing. Sebab usai pandemi, dunia tengah dilanda krisis lanjutan akibat perang Rusia-Ukraina.

Baca juga: Sri Mulyani: Transparansi Anggaran RI Peringkat 1 Se-Asia Tenggara

Namun dia berjanji akan mengembalikan kewenangan dan otonomi Pemda untuk mengatur dana desa.

"Ini memang konsekuensi dari pilihan, sih. Jadi kalau menanyakan atau meminta supaya tahun depan jangan sampai diutak-atik lagi, kita juga berharap tidak ada yang menimbulkan alasan untuk utak-atik, gitu lho, Pak," seloroh Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPD DI, Leonardus Leo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memotong alias merealokasi dan refocusing dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pasalnya, realokasi dan refocusing tersebut membuat daerah tidak bisa membangun infrastruktur dari sisa dana yang tersedia.

Leo memaklumi, realokasi dana desa untuk BLT warga di wilayah masing-masing memang diperlukan saat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2023, kemungkinan pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Adapun penggunaan dana desa sebagai BLT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Beleid itu menginstruksikan, pemerintah desa harus mengalokasikan 40 persen untuk BLT.

Sementara itu, 20 persen lainnya untuk ketahanan pangan, dan 8 persen sisanya untuk penanganan Covid-19.

"(Sisanya) Tinggal 32 persen dananya. Jadi selama 3 tahun itu infrastruktur di daerah tidak bisa dilaksanakan, hanya bisa untuk kegiatan pemberdayaan. Apalagi kepala desa itu langsung dipilih oleh rakyat, janji-janji kepala desa itu sekarang tentang pembangunan banyak yang tidak bisa dilaksanakan," ucap Leo.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Bansos di APBD Cuma Rp 11 Triliun, di APBN Sudah Rp 400 Triliun