DPD: Dana Desa 2023 Jangan Dialokasi untuk BLT, Infrastruktur Jadi Tak Terlaksana...

Kompas.com - 07/06/2022, 20:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD DI, Leonardus Leo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memotong alias merealokasi dan refocusing dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pasalnya, realokasi dan refocusing tersebut membuat daerah tidak bisa membangun infrastruktur dari sisa dana yang tersedia.

"Untuk kedua kalinya saya sampaikan kepada Ibu Menteri, untuk Dana Desa 2023 yang akan datang jangan dijadikan BLT dan untuk kegiatan lainnya," kata Leo dalam rapat DPD RI bersama Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Kritik Pemda: Kalau Anggaran Dikurangi Dikit, Langsung Lumpuh

Leo memaklumi, realokasi dana desa untuk BLT warga di wilayah masing-masing memang diperlukan saat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2023, kemungkinan pandemi Covid-19 sudah berakhir.

Adapun penggunaan dana desa sebagai BLT diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Beleid itu menginstruksikan, pemerintah desa harus mengalokasikan 40 persen untuk BLT.

Sementara itu, 20 persen lainnya untuk ketahanan pangan, dan 8 persen sisanya untuk penanganan Covid-19.

"(Sisanya) Tinggal 32 persen dananya. Jadi selama 3 tahun itu infrastruktur di daerah tidak bisa dilaksanakan, hanya bisa untuk kegiatan pemberdayaan. Apalagi kepala desa itu langsung dipilih oleh rakyat, janji-janji kepala desa itu sekarang tentang pembangunan banyak yang tidak bisa dilaksanakan," beber dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Bansos di APBD Cuma Rp 11 Triliun, di APBN Sudah Rp 400 Triliun

Lebih lanjut dia meminta Sri Mulyani untuk menambah anggaran BLT alih-alih mengalokasi anggaran BLT dari dana desa.

Dia berpendapat, selain BLT, pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran juga akan berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat. Sebab, pembangunan akan menciptakan simpul ekonomi baru yang terus berputar.

"Kalau pemerintah melihat penyaluran BLT efektif dilaksanakan oleh desa, ditambah saja anggarannya. Jangan mengurangi dana desa dijadikan BLT," tandasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Transparansi Anggaran RI Peringkat 1 Se-Asia Tenggara

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Whats New
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 1 Desember 2022

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 1 Desember 2022

Whats New
ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

Whats New
Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Whats New
Bantuan 'Rombong Berkah', Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Bantuan "Rombong Berkah", Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Whats New
Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Whats New
Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

BrandzView
KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

Whats New
Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Whats New
BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Whats New
Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi 'Open Loop' dalam RUU P2SK

Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi "Open Loop" dalam RUU P2SK

Whats New
KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

Whats New
IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

Rilis
Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.