Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2022, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pengenaan tarif naik Candi Borobudur Rp 750.000. Rencana tersebut telah memicu perdebatan di masyarakat.

Adapun saat ini Candi Borobudur dikelola oleh BUMN yakni PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero).

Ia mengatakan, pihaknya memahami bahwa rencana pengenaan tarif naik Candi Borobudur itu karena kekhawatiran akan kelestarian cagar budaya yang perlu dijaga. Namun, dia juga menyadari bahwa Candi Borobudur merupakan objek wisata yang berperan penting pada sektor pariwisata.

Baca juga: Tiket ke Puncak Borobudur Bakal Rp 750.000, Pengelola: Sudah 2 Tahun Turis Dilarang Naik...

"Kami mengerti, ini sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kita menjaga budaya kita, pariwisata kita. Memang terkait harga yang diterapkan kemarin, tentu ini, melalui proses sekarang, kami ingin memperbaiki atas acuan yang diusulkan," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (7/6/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan, pada dasarnya Kementerian BUMN merupakan kementerian korporasi, yang artinya tidak melulu membuat kebijakan, melainkan seringkali menjalankan kebijakan yang sudah lebih dulu diputuskan.

Dia bilang, sebuah kebijakan memang seharusnya disinkronkan antara kementerian dan lembaga. Namun, ia mengakui, BUMN sebagai korporasi terkadang menerima kebijakan sebelum mengetahuinya lebih dulu.

"Kebijakan itu kadang-kadang harus disinkronasikan, kami sebagai korporasi kadang-kadang menerima kebijakan itu pada saat yang memang kami belum mengetahuinya. Penugasan ini yang sedang kami coba sinkronisasi," jelas Erick Thohir.

Baca juga: Naik Borobudur Bayar Rp 750.000, Sandiaga: Bukan Artinya Wisatawan Merusak

Sebelumnya, pada rapat tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyoroti rencana pengenaan tarif Rp 750.000 untuk naik Candi Borobudur. Ia bilang, jika ingin membatasi jumlah pengunjung maka bisa dilakukan dengan pendaftaran digital, bukan menerapkan tarif yang tinggi.

"Kalau alasannya dibatasi 1.200 orang per hari, kan bisa dibatasi dengan pendaftaran online, ini kan jaman digital. Mohon Pak Menteri (Erick Thohir) bicarakan ini dengan menteri terkait, dengar aspirasi masyarakat. Jangan sampai yang naik candi itu hanya orang kaya," kata Andre.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa tarif naik ke Candi Borobudur Rp 750.000 untuk wisatawan lokal.

Sementara untuk wisatawan mancanegara, dikenaikan tarif 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,45 juta (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS). Saat ini, naik ke atas candi memang masih dilarang, namun jika sudah diizinkan kembali maka akan dibatasi 1.200 pengunjung per hari.

Baca juga: Sandiaga: Borobudur Lebih dari Sekadar Destinasi, Ini Peradaban yang Perlu Dilestarikan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus Gagal Bayar Wanaartha Life, OJK Bakal Tindak Tegas Pemberi Jasa yang Terlibat

Buntut Kasus Gagal Bayar Wanaartha Life, OJK Bakal Tindak Tegas Pemberi Jasa yang Terlibat

Whats New
Minat IPO Tinggi, 38 Perusahaan Antre Melantai di Bursa Efek Indonesia

Minat IPO Tinggi, 38 Perusahaan Antre Melantai di Bursa Efek Indonesia

Whats New
Cara Mengaktifkan Kembali M-Banking BCA karena Ganti HP

Cara Mengaktifkan Kembali M-Banking BCA karena Ganti HP

Spend Smart
PKT Gelontorkan Dana Rp 20 Triliun Bangun Pabrik Pupuk di Papua Barat

PKT Gelontorkan Dana Rp 20 Triliun Bangun Pabrik Pupuk di Papua Barat

Whats New
Stafsus Erick Thohir: Berkas Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN Sudah di Tangan KPK

Stafsus Erick Thohir: Berkas Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN Sudah di Tangan KPK

Whats New
Ribuan Investasi Ilegal Ditutup, OJK: Kami Heran Masyarakat Mudah Terjerat

Ribuan Investasi Ilegal Ditutup, OJK: Kami Heran Masyarakat Mudah Terjerat

Whats New
Bandara Internasional Akan Dipangkas Jadi 15, Kemenhub: Masih Dibahas

Bandara Internasional Akan Dipangkas Jadi 15, Kemenhub: Masih Dibahas

Whats New
Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Minta Bisa Akselerasi Peningkatan Ekspor Hasil Kelautan

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Minta Bisa Akselerasi Peningkatan Ekspor Hasil Kelautan

Whats New
Untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Minyakita Malah Langka...

Untuk Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Minyakita Malah Langka...

Whats New
Sepanjang 2022, OJK Catat Pengaduan Konsumen Didominasi Sektor Industri Keuangan Non Bank

Sepanjang 2022, OJK Catat Pengaduan Konsumen Didominasi Sektor Industri Keuangan Non Bank

Whats New
Inflasi Januari 5,28 Persen, Kemenkeu: Trennya Mulai Turun Perlahan

Inflasi Januari 5,28 Persen, Kemenkeu: Trennya Mulai Turun Perlahan

Whats New
Kasus Jiwasraya, OJK: Butuh Tambahan Modal untuk Migrasi Polis Nasabah ke IFG Life

Kasus Jiwasraya, OJK: Butuh Tambahan Modal untuk Migrasi Polis Nasabah ke IFG Life

Whats New
5 Tren Digitalisasi HR Dukung Pertumbuhan Bisnis pada 2023

5 Tren Digitalisasi HR Dukung Pertumbuhan Bisnis pada 2023

Whats New
Blibli Beri Promo Diskon hingga 90 Persen, Catat Tanggalnya

Blibli Beri Promo Diskon hingga 90 Persen, Catat Tanggalnya

Spend Smart
Mahal dan Langka, Ada Apa dengan Minyak Goreng MinyaKita?

Mahal dan Langka, Ada Apa dengan Minyak Goreng MinyaKita?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+