Sri Mulyani: 60 Persen Bansos PKH Diterima Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerima bantuan sosial (bansos) reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) didominasi oleh petani. Jumlahnya mencapai 50-60 persen dari total penerima.

Tak hanya bansos, belanja pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat petani seperti subsidi pupuk dialokasikan sekitar Rp 93 triliun tahun 2022.

"Belanja di pertanian itu Rp 92 (triliun) atau Rp 93 triliun tahun ini untuk sektor pertanian saja. Plus bansos-bansos seperti PKH hampir 50-60 persen itu sebetulnya diterima petani," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Dilema Menteri-menteri Keuangan, Sri Mulyani Sampai Dicurhati Menkeu Turki dan Mesir

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, nilai bansos dan subsidi yang signifikan itu sejatinya bisa menambah tingkat Nilai Tukar Petani (NTP).

Sayangnya, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak memasukkan komponen tersebut dalam penghitungan nilai tukar karena beberapa alasan.

"Itu kan harusnya membantu nilai tukar mereka karena itu adalah meningkatkan daya beli dari para petani dan nelayan juga. Sebetulnya membantu kenaikan NTP, namun tidak di-quantify dalam (perhitungan) NTP," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini lantas meminta BPS mempertimbangkan hal tersebut. Permintaan juga mengakomodasi keputusan Panitia Kerja (Panja) yang menaikkan asumsi awal NTP dan NTN untuk tahun 2023.

Panja mengusulkan, NTP tahun 2023 di rentang 105-107, sementara NTN 107-108. Angka ini lebih tinggi dari target pemerintah yakni NTP 103-105 dan NTN 106-107.

"Nanti mungkin terserah BPS (yang) punya kemampuan untuk melihat metodologi dan dari sisi akurasi penghitungan NTP yang menurut kami kalau dari sisi fiskal karena saya tahu di dalam pos-pos anggaran kita cukup signifikan," sebut Ani.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Bansos di APBD Cuma Rp 11 Triliun, di APBN Sudah Rp 400 Triliun