Tahun Depan NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak Jamin Bayar Pajak Jadi Lebih Mudah

Kompas.com - 10/06/2022, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2023.

Dengan begitu, para wajib pajak (WP) tidak perlu memiliki dua nomor berbeda untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor mengatakan, adanya pemanfaatan NIK sebagai NPWP akan mempermudah masyarakat.

"Contohnya, kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi," kata Neilmaldrin dalam siaran pers, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Percepat NIK Jadi NPWP Tahun Depan, Ini Alasannya

Namun kata Neil, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang memiliki NIK harus membayar pajak. Pemilik NIK yang wajib adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi.

NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp 54 juta/tahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0).

Begitu pula untuk UMKM atau omzet di atas Rp 500 juta/tahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

“Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, bukan pengenaan pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” ujar Neil.

Lebih lanjut Neil menyebut, penerapan akan dilakukan mulai tahun depan bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Ditjen Pajak.

Nantinya untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK.

Sedangkan, untuk masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK.

“Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil.

Baca juga: NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Dollar AS Kembali Turun, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Indeks Dollar AS Kembali Turun, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Whats New
BERITA FOTO: Bayang-bayang Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023

BERITA FOTO: Bayang-bayang Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023

Whats New
Unit Usaha Merugi, SoftBank Berencana PHK 30 Persen Karyawan Vision Fund

Unit Usaha Merugi, SoftBank Berencana PHK 30 Persen Karyawan Vision Fund

Whats New
Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Ditutup Hari Ini, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Ditutup Hari Ini, Klik ppg.kemdikbud.go.id

Whats New
Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir Klarifikasi: Prosesnya Masih Panjang

Soal BSI Jadi BUMN, Stafsus Erick Thohir Klarifikasi: Prosesnya Masih Panjang

Whats New
Begini Hitungan Tarif Jika Pakai Kompor Listrik Vs Kompor Gas Elpiji, Lebih Hemat atau Tidak?

Begini Hitungan Tarif Jika Pakai Kompor Listrik Vs Kompor Gas Elpiji, Lebih Hemat atau Tidak?

Whats New
Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Anjlok Lebih dari 1 Persen, IHSG Mulai Tembus Bawah Level 7.000

Whats New
BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

BPOM: Produk Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Berbeda dengan yang Beredar di Indonesia

Whats New
Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Tanggal Berapa Potongan Admin BCA Setiap Bulannya? Simak Jadwalnya

Spend Smart
Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Bunga Deposito Berangsur Naik, Cek Daftar Perbandingannya di BRI, BCA, Mandiri, BNI dan BTN

Whats New
Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Naik Rp 3.000 Per Gram, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Update Rute dan Jadwal KA Argo Sindoro Semarang-Jakarta 2022

Spend Smart
Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Jumlah Nasabah Tabungan Emas Pegadaian Capai 5,3 Juta Orang per Agustus 2022

Whats New
Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Kementerian BUMN Tunjuk Heru Handayanto Jadi Direktur Keuangan IFG yang Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.