Pemerintah Waspada Krisis Pangan akibat Konflik Rusia-Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono memprediksi, konflik Rusia dengan Ukraina tidak selesai dalam waktu dekat.

Dia mewanti-wanti konflik kemungkinan akan berlangsung cukup panjang.

"Sepertinya konflik Rusia-Ukraina ini masih cukup panjang. Berbagai upaya sudah ditempuh namun sepertinya belum bisa selesai dalam jangka pendek," kata Susiwijono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Susi mengungkapkan, panjangnya konflik akan menyebabkan krisis di dunia. Setelah pandemi Covid-19 selesai, krisis akan bergeser pada krisis pangan, energi, dan keuangan.

Baca juga: Hadapi Geopolitik Dunia, Mentan SYL Pastikan Pangan Nasional dalam Kondisi Aman

Tercatat sehari selang Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022, harga komoditas utama dunia mulai meningkat.

Harga minyak mentah sempat tembus di atas 130 dollar AS per barrel, meningkat lebih dari dua kali lipat dari asumsi APBN yang hanya 63 dollar AS per barel. Saat ini pun, harga minyak belum stabil di kisaran 110-120 dollar AS per barel.

"Artinya dengan posisi seperti ini, potensi global krisis akan terjadi terutama di tiga sektor tadi, food , energy , dan finance," ucap Susi.

Susi menyebut, krisis akibat konflik Rusia dan Ukraina akan menyebar di banyak sektor bila tak diantisipasi.

Berdasarkan data Program Pangan Dunia, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan pangan akibat krisis kembali meningkat menjadi 323 juta orang dari semula 276 juta orang.

Jumlah 276 juta ini pun sudah meningkat akibat akibat Covid-19 dari yang semula 135 juta orang.

"Karena ini berpotensi untuk mendorong terjadinya krisis global, sehingga banyak forum pembahasan di high level yang khawatir dengan konflik Rusia-Ukraina ini sehingga respons dengan banyak sekali kebijakan, salah satunya berharap dibahas di G20, G7, dan sebagainya," ujar Susi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, konflik yang tidak kunjung usai pun menjadi perhatian Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selang 1 bulan sejak invasi, Sekjen PBB berinisiatif membuat Global Crisis Response Group (GCRG).

Kelompok ini sudah melakukan serangkaian pertemuan untuk menghadapi krisis. Berdasarkan studinya, negara wilayah Afrika menjadi negara dengan dampak krisis paling parah.

Tak hanya itu, 20 negara di wilayah Amerika Latin dan Karibia mengalami dampak krisis biaya hidup. Kemudian, 2,8 juta orang di Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami kemiskinan ekstrem akibat krisis.

Belum lagi ditambah dengan 500 juta orang di kawasan Asia yang berpotensi mengalami krisis pangan dan keuangan yang parah.

"Jadi inisiatif GCRG dikonkretkan dengan menunjuk strukturnya di sana, dan secara resmi menunjuk 6 kepala negara salah satunya adalah Presiden Joko Widodo mewakili G20," jelas Susi.

Baca juga: Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya