Sebelum Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, BPJS Kesehatan Usulkan 2 Kriteria Tambahan

Kompas.com - 13/06/2022, 10:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengujicobakan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),

Direktur Utama BPJS Kessehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR beberapa waktu lalu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyebutkan telah menyepakati 12 kriteria yang akan menjadi dasar penyelenggaraan KRIS.

Kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, kepadatan ruang rawat inap, dan lain sebagainya. Namun kata Ghufron, belum ada kriteria KRIS yang menyinggung sisi medis.

"Untuk itu, kami juga mengusulkan dua kriteria tambahan yang dirumuskan dalam regulasi KRIS, yaitu akses terhadap dokter dan obat. Hal ini merupakan esensi dari pelayanan kesehatan," kata dia dalam siaran persnya, dikutip Senin (13/6/2022).

Baca juga: Resmi, Tarif Listrik Pelanggan 3.500 VA ke Atas Naik Mulai 1 Juli 2022

Ghufron menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, responden menyebutkan bahwa kelas rawat inap JKN yang sesuai adalah pada kelas kepesertaan yang menjadi hak mereka saat ini.

"Dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta sebetulnya adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan di manapun ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam Program JKN. Apapun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik," katanya.

Sesuai dengan peta jalan implementasi KRIS, seluruh rumah sakit diharapkan telah mengimplementasikan kriteria KRIS pada 2024. Menurut Ghufron, kriteria-kriteria tersebut bukanlah hal yang baru.

Baca juga: Jokowi Resmi Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Pemerintah sudah menetapkan hal tersebut melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Oleh karena itu, beberapa rumah sakit yang tengah melakukan pembangunan gedung sudah mengacu pada ketentuan standar tersebut. Misalnya saja Rumah Sakit Pantiwilasa dr. Cipto Semarang.

"Harapan kami, regulator menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif melihat dari berbagai aspek, agar pelaksanaan KRIS tidak terganjal regulasi yang belum sempurna atau terkesan dipaksakan berjalan sambil regulasi menyesuaikan. Karena itu akan berdampak terhadap mutu layanan fasilitas kesehatan, proses verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan, hingga kenyamanan peserta JKN itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Ghufron mengatakan program kelas rawat inap standar rencananya akan diberlakukan mulai Juli 2022. Program ini rencananya akan menghapuskan layanan kelas 1, 2, dan 3 dari BPJS Kesehatan menjadi satu. Namun begitu ia menyampaikan saat ini proses standarisasi kelas masih dalam perumusan konsep.

Baca juga: Cara Buka Rekening BCA secara Online, Tak Perlu ke Kantor Cabang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Ultah ke-75, Luhut: Baru di Masa Presiden Jokowi Saya Mampu Mengabdi secara Konkret...

Whats New
KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

KB Bukopin Gandeng PPA Kelola Aset Berkualitas Rendah Rp 1,3 Triliun

Whats New
Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Jaga Kehandalan Infrastuktur Gas Bumi, Kerja Sama Sistem Pengamanan Diperkuat

Whats New
Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Bappebti Ingatkan Jual Beli Kripto di Indonesia Sudah Ada Aturannya

Earn Smart
Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Sempat Disebut Lebih Hemat, Apa Alasan PLN Batalkan Konversi Kompor Listrik?

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Pulang Pergi Tahun 2022

Whats New
HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

HUT Ke-77 KAI, Simak Sederet Perubahan yang Dilakukan

Whats New
Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Program Otsuka Blue Planet, Upaya Edukasi Warga Kurangi dan Kelola Sampah Plastik

Whats New
Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Rupiah Terus Tertekan, Bisa Tembus Rp 16.000 Per Dollar AS?

Whats New
Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Khusus Malam Ini, Perjalanan KRL ke Berbagai Rute Dibatalkan, Cek Daftarnya

Whats New
Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh hingga 6 Persen di Kuartal III-2022

Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh hingga 6 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
Penyebab Kurs Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Penyebab Kurs Rupiah Melemah hingga Tembus Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.