Saatnya Melaporkan Harta Anda

BILA Anda memiliki harta yang belum dilaporkan atau diungkapkan dalam pelaporan pajak, maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melaporkannya.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada para Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui Program pengungkapan sukarela atau biasa disingkat PPS.

Harta yang dimaksud adalah semua jenis harta baik dalam bentuk kas/setara kas (misalnya uang tunai, tabungan), piutang, instrumen investasi (misalnya saham, obligasi, reksadana), alat transportasi, harta bergerak (misalnya logam mulia, kapal pesiar) atau harta tak bergerak (misalnya tanah, rumah, apartemen).

PPS ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2022.

Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi dua kategori, yaitu kebijakan satu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesti pada tahun 2016 dan kebijakan dua bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan harta yang diperoleh pada tahun 2016 sampai dengan 2020 secara benar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT Tahunan 2020.

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan satu maka atas harta yang belum dilaporkan dalam Tax Amnesty tidak dikenai sanksi 200 persen dari Pajak Penghasilan yang kurang dibayar.

Persyaratan kebijakan satu ini, yaitu Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Tarif dari kebijakan satu ini adalah 11 persen untuk deklarasi harta di Luar Negeri, 8 persen untuk aset Luar Negeri yang direpatriasi dan aset Dalam Negeri serta 6 persen untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Indonesia.

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta untuk mengikuti PPS kategori kebijakan dua.

Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan dua ini mendapatkan manfaat dengan tidak diterbitkannya ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.