Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Saatnya Melaporkan Harta Anda

Kompas.com - 13/06/2022, 12:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BILA Anda memiliki harta yang belum dilaporkan atau diungkapkan dalam pelaporan pajak, maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk melaporkannya.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada para Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui Program pengungkapan sukarela atau biasa disingkat PPS.

Harta yang dimaksud adalah semua jenis harta baik dalam bentuk kas/setara kas (misalnya uang tunai, tabungan), piutang, instrumen investasi (misalnya saham, obligasi, reksadana), alat transportasi, harta bergerak (misalnya logam mulia, kapal pesiar) atau harta tak bergerak (misalnya tanah, rumah, apartemen).

PPS ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2022.

Dalam pelaksanaannya, program ini dibagi dua kategori, yaitu kebijakan satu bagi Wajib Pajak yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesti pada tahun 2016 dan kebijakan dua bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaporkan harta yang diperoleh pada tahun 2016 sampai dengan 2020 secara benar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT Tahunan 2020.

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan satu maka atas harta yang belum dilaporkan dalam Tax Amnesty tidak dikenai sanksi 200 persen dari Pajak Penghasilan yang kurang dibayar.

Persyaratan kebijakan satu ini, yaitu Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Tarif dari kebijakan satu ini adalah 11 persen untuk deklarasi harta di Luar Negeri, 8 persen untuk aset Luar Negeri yang direpatriasi dan aset Dalam Negeri serta 6 persen untuk aset Luar Negeri repatriasi dan aset Dalam Negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN)/kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (hilirisasi)/sektor energi terbarukan (renewable energy) di Indonesia.

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta untuk mengikuti PPS kategori kebijakan dua.

Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan dua ini mendapatkan manfaat dengan tidak diterbitkannya ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Rilis
Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Rilis
Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Whats New
Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Work Smart
Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Whats New
Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.