Jokowi: Bank Dunia Prediksi 60 Negara Akan Ambruk Perekonomiannya karena Ancaman Krisis

Kompas.com - 14/06/2022, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merujuk data dari Bank Dunia atau International Monetary Fund (IMF) mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022.

"Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk perekonomiannya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Disetujui Banggar, Ekonomi RI di 2023 Ditargetkan Tumbuh 5,3-5,9 Persen

Jokowi mengungkapkan, dirinya telah berulang kali menyampaikan kalau situasi saai ini tidak mudah. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakpastian global.

Kepala Negara tersebut mengurai, saat ini dunia dibayang-bayangi oleh ancaman krisi pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi.

"Semua negara mengalami dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu kita semua kami benar-benar menyiapkan diri," tegas dia.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja dengan menyeluruh. Maksudnya, dalam bekerja tidak hanya melihat makronya saja, tetapi juga menaruh perhatian pada hal-hal mikro.

Baca juga: Wamenkeu Tekankan Pentingnya Suku Bunga Acuan untuk Dorong Stabilitas Ekonomi

Selain itu, ia menyerukan agar semua entitas pemerintahan memiliki sense of crisis.

Jokowi menceritakan, dua hari lalu ada telepon dari seorang perdana menteri. Tanpa menyebut sosok yang dimaksud, Jokowi bilang, perdana menteri tersebut memohon-mohon agar Indonesia dalam mengirimkan minyak goreng. Pasalnya, stok minyak goreng di negara tersrbut kosong.

Jika kondisi ini terus berlangsung, dipastikan akan terjadi krisis sosial, yang bakal berimbas pada ekonomi dan politik.

"Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk mengawasi kebijakan agar tidak keliru. Salah satu hal yang ditekankan adalah dengan memastikan pemerintah pusat dan daerah membeli produk dalam negeri.

"Yang namanya belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal yang penting, menciptakan nilai tambah pada negara. Yang kedua, (belanja pemerintah) bisa membangkitkan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ini memang efisien, ini harus," tandas dia.

Baca juga: Jokowi Kecewa, Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih Suka Belanja Produk Impor

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Whats New
[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Whats New
Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.