Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Bahaya yang Mengintai Dibalik Digitalisasi Sistem Keuangan

Kompas.com - 14/06/2022, 19:39 WIB
Kiki Safitri,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 memaksa pengadopsian sistem digital secara masif, dalam segala sektor. Sektor yang memaikan peranan terbesar adalah sektor yang berkaitan dengan pembayaran atau payment gateway.

Kita tau, bahwa ada banyak perusahan–perusahan financial technology atau fintech yang berlomba–lomba menghadirkan fitur unggulannya untuk meningkatkan penggunaan sistem cashless. Hal ini-pun juga diikuti oleh beberapa perbankan yang mulai mengadaptasi sitem digital tersebut.

Meskipun penggunaannya sangat memudahkan, namun ada bahaya yang mengintai dibalik hal tersebut. Pengamat keamanan siber Pratama Dahlian Persadha mengatakan, meskipun saat ini Indonesia berada di urutan ke 24 dari 160 negara berdasarkan Global Cybersecurity Index, namun hal tersebut tidak menjamin Indonesia siap dengan digitalisasi.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Pentingnya Digitalisasi dalam Industri Asuransi

“Ternyata kenaikan peringkat ini tidak berbanding lurus dengan keamanan siber yang ada di Indonesia. Terlalu banyak kebocoran data, dan peretasan, mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, Bank Jatim, BPJS Kesehatan, BRI Life, Dukcapil, Kementerian Kesehatan, Kominfo, hampir semuanya,” kata Pratama secara virtual, Selasa (14/6/2022).

Pratama menjelaskan, saat ini memang posisi Indonesia memang sangat layak untuk menyelenggarakan sistem digital. Posisi ini bahkan juga naik dibanding tahun 2017 di peringkat 71, dan di tahun 2019 di peringkat 40.

Namun adanya peretasan pada sistem keamanan tersebut menjadi tanda tanya besar, seberapa siap infrastruktur Indonesia dalam mendukung digitalisasi ekonomi?

“Saat kita tekoneksi ke internet ada beragam acaman disana, apalagi saat pandemi, kita dipaksa menggunakan internet menjadi sarana kegiatan kehidupan sehari–hari. Tapi ancaman ini tidak disadari oleh pemangku kepentingan,” jelas dia.

Ia juga merinci, di tahun 2022 ada 3 institusi besar di Indonesia yang mengalami peretasan, diantaranya Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Pertamina. Hal ini sangat disayangkan, karena Badan Siber dan Sandi Negara seharusnya menjadi garda terdepan untuk keamanan siber di tanah air.

Baca juga: Gubernur BI: Digitalisasi adalah Game Changer Bangun Akses Keuangan yang Lebih Inklusif

“Badan Siber dan Sandi Negara yang harusnya jadi garda terdepan pelindung keamanan siber di Indonesia ternyata juga diretas. Bank Indonesia, juga berkali–kali membuat kebijakan untuk mendigitalkan semua masalah keuangan juga ternyata enggak kuat–kuat banget,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia mengimbau agar para pemangku kepentingan, dan perusahaan–perusahaan penyelenggara sistem keuangan bisa menyadari pentingnya meningkatkan kualitas SDM. Menurutnya, pendidikan siber penting dilakukan untuk memitigasi pola–pola peretasan yang terjadi, dan membuat pertahanan yang kuat.

“Orang–orang beli server harga Rp 5 miliar, firewall Rp 2 miliar, bayar lisence Rp 1 miliar bisa, tapi ada perusahaan yang ketika mereka harus meng-upgrade SDM-nya dianggap buang duit. Padahal ini penting agar SDM-nya mengerti bagaimana pola pertahanan, dan melakukan pertahanan dari serangan hacker,” ujar dia.

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya undang–undang perlinguangan data pribadi, yang memastikan seluruh entitas penyelenggara sistem elektronik, bank dan perusahaan besar lain yang menyimpan data agar mengamankan datanya.

Baca juga: Begini Cara OJK Mengukur Tingkat Digitalisasi Perbankan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com