Jokowi Marah dan Sedih, Uang Pajak Dipakai untuk Beli Produk Impor

Kompas.com - Diperbarui 15/06/2022, 09:36 WIB

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat jengkel terkait banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa yang dibelikan barang impor. Padahal dengan membeli produk lokal, nilai tambah dan lapangan kerja dapat tercipta.

Kekesalan itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022.

Jokowi geram, karena uang rakyat dari pajak dikumpulkan dengan susah payah. Namun yang terjadi, dana tersebut justru dipakai untuk menyejahterakan rakyat di negara lain.

Menurut catatan Jokowi, jumlah APBN sebesar Rp 2.714 triliun ditambah APBD Rp 1.197 triliun, di mana saat ini belanja pemerintah pusat dan daerah justru banyak didominasi untuk produk impor.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," ujar Jokowi dikutip dari Kontan.

Mengingat, selama ini menurut Jokowi, banyak K/L dan Pemda yang tidak mau membeli produk dalam negeri dengan beragam alasan.

"Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali, itu yang bapak ibu kawal," imbuhnya.

Sementara itu dikutip dari laman Setkab, Jokowi juga juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” ujarnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD.

Halaman:
Sumber ,setkab.go.id


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.