Jokowi Marah dan Sedih, Uang Pajak Dipakai untuk Beli Produk Impor

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat jengkel terkait banyaknya anggaran modal pengadaan barang dan jasa yang dibelikan barang impor. Padahal dengan membeli produk lokal, nilai tambah dan lapangan kerja dapat tercipta.

Kekesalan itu diungkapkan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni 2022.

Jokowi geram, karena uang rakyat dari pajak dikumpulkan dengan susah payah. Namun yang terjadi, dana tersebut justru dipakai untuk menyejahterakan rakyat di negara lain.

Menurut catatan Jokowi, jumlah APBN sebesar Rp 2.714 triliun ditambah APBD Rp 1.197 triliun, di mana saat ini belanja pemerintah pusat dan daerah justru banyak didominasi untuk produk impor.

Baca juga: Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN

"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," ujar Jokowi dikutip dari Kontan.

Mengingat, selama ini menurut Jokowi, banyak K/L dan Pemda yang tidak mau membeli produk dalam negeri dengan beragam alasan.

"Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah, alasan banyak sekali, itu yang bapak ibu kawal," imbuhnya.

Sementara itu dikutip dari laman Setkab, Jokowi juga juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.

Baca juga: Profil Kekayaan Puan Maharani, Cucu Soekarno yang Jadi Juragan Tanah

“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” ujarnya.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD.

Berdasarkan laporan dari Kepala BPKP total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp 720 triliun.

“Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Jokowi.

Baca juga: Siapa yang Akan Membayar Utang dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menekan bahwa belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.

Ia pun meyakini belanja produk dalam negeri dapat memaju pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.

“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” ungkap Jokowi.