Survei: 44 Persen Penerima Kartu Prakerja Berasal dari Warga Kurang Mampu

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Bank Dunia (World Bank) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan 44,1 persen penerima manfaat program berasal dari 40 persen rumah tangga termiskin di Indonesia.

Ketua Kebijakan Peningkatan Ekonomi TNP2K Raden Muhammad Purnagunawan mengatakan, hal ini membuktikan bahwa manfaat Kartu Prakerja lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kecil.

Sebab, program Kartu Prakerja masih bisa disasar oleh masyarakat miskin meskipun pada prinsipnya program tersebut terbuka untuk semua orang dengan usia di atas 18 tahun.

"Meskipun ekosistem Kartu Prakerja adalah end-to-end digital, mereka yang berasal dari keluarga miskin tetap dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari program Kartu Prakerja," kata Raden Muhammad Purnagunawan dalam webinar Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Studi juga menunjukkan, sebanyak 78,3 persen penerima manfaat Kartu Prakerja tercatat sudah bekerja pada Oktober 2021. Lebih dari setengahnya bekerja di sektor informal.

Dilihat dari karakteristiknya, 42 persen penerima manfaat menjadi pekerja (labors), 40,2 persen menjadi pekerja mandiri atau wiraswasta, dan 13,8 persen menjadi pekerja lepas.

Dilihat berdasarkan sektornya, 43,6 persen penerima manfaat Kartu Prakerja adalah pekerja di sektor formal, sementara 56,4 persen pekerja di sektor informal.

Sedangkan 73 persen dari total 78,3 persen bekerja di sektor jasa, seperti reparasi motor dan mobil; sektor akomodasi, makanan, dan minuman; agrikultur; serta jasa transportasi dan pergudangan.

"Ada keseimbangan yang cukup antara pekerja dan mereka yang benar-benar menjadi wirausahawan/wiraswasta. Dan rata-rata dari mereka benar-benar bekerja di sektor jasa," ucap Raden.

Baca juga: Ekonom: Reshuffle Kabinet Memang Sudah Waktunya...

Sebagai informasi, studi Kartu Prakerja ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei telepon yang dilakukan oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021 kepada penerima di 50 kabupaten/kota di 25 provinsi.