Ombudsman: Wacana Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Setara Jumlah Gaji Tak Relevan

Kompas.com - 15/06/2022, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penyesuaian tarif pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan berdasarkan besaran gaji perlu mendapatkan perhatian publik. Apalagi, BPJS Kesehatan juga berencana melebur kelas rawat inap yang akan diganti dengan kelas standar.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, Pasal 30 PP Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan telah diatur besaran (nominal) yang harus dibayarkan peserta BPJS. Iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang berkategori Pekerja Penerima Upah (PPU) besarannya dilakukan penyesuaian berdasar jumlah gaji yang diterima.

Di dalamnya terdapat kewajiban pihak pemberi kerja melalui penyertaan iuran sebesar 5 persen dari gaji di mana 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta. Jika melihat skema pembayaran di atas, sebenarnya nominal pembayaran iuran program JKN sudah disesuaikan dengan besaran gaji yang diterima.

Baca juga: Sebelum Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar, BPJS Kesehatan Usulkan 2 Kriteria Tambahan

"Jadi, wacana penyesuaian besaran iuran JKN setara jumlah gaji menjadi tidak relevan karena sudah diberlakukan dan selama ini berjalan baik-baik saja, terutama iuran kepesertaan dari PPU," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan BP (Bukan Pekerja) atau peserta mandiri, nominal besaran iuran disesuaikan dengan kelas perawatan yang dipilih masing-masing peserta. Dari sisi manfaat, klaim hak bagi setiap peserta adalah sama, namun dibedakan pada masing-masing kelas berdasarkan kelas perawatan atau ruang rawat inap.

Bagi peserta dari unsur masyarakat yang berkategori PBI (Penerima Bantuan Iuran) pun diatur nominal iuran yang dibayarkan menurut skema bantuan dari pemerintah (merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS). Iuran bagi peserta sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat kelas perawatan yang diterima adalah sama dengan kelas III bagi peserta BPU dan BP.

Pada sisi lain, Robert meminta agar BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menyiapkan mekanisme pelayanan terpadu lantaran pelayanan administratif oleh BPJS Kesehatan erat terkait pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Robert mengungkapkan, di lapangan masih saja terjadi maladministrasi pelayanan publik, berupa tidak diberikannya layanan dan diskriminasi perlakukan yang diterima peserta BPJS Kesehatan.

Baca juga: Layanan Kelas Bakal Dilebur, Bos BPJS Kesehatan Buka Suara

"Ombudsman menerima aneka pengaduan berupa perbedaan layanan antara pasien BPJS dengan non-BPJS (biaya mandiri dan asuransi), ketimpangan yang dirasakan sejak dimulainya pelayanan pada proses antrean, rujukan dan seterusnya," ucapnya.

Ke depan, prinsip gotong royong dalam pelaksanaan jaminan sosial harus makin memperhatikan prinsip keadilan: perlakuan yang adil dan akses keadilan layanan. Jangan menciderai keadilan sosial.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Spend Smart
Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Whats New
Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Whats New
Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Whats New
Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Spend Smart
Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Whats New
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Whats New
Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Whats New
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur

Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur

Whats New
Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Whats New
Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Whats New
Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Whats New
Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Whats New
Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.