Menjabat di sisa periode pertama Jokowi, Enggartiasto sempat mengeluarkan beberapa pernyataan dan juga kebijakan kontroversial.
Sama seperti pendahulunya, Thomas Lembong, Enggartiasto sempat berrseteru dengan Kementerian Pertanian dan Bulog. Ini karena ia menyebut stok beras nasional kurang dan perlu impor, hal yang selalu bertentangan dengan klaim Kementan yang menyebut panen beras petani lokal melimpah.
Beberapa kebijakan kontroversial lainnya dari Enggartiato adalah kebijakan impor jagung dan impor gula di masa jabatannya. Ia juga sempat mengeluarkan kebijakan pelarangan minyak goreng curah.
Enggartiasto bahkan sempat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi mangkir sehingga membuat publik kala itu bertanya-tanya.
Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?
4. Agus Suparmanto (2019-2020)
Agus Suparmanto adalah Mendag yang ditunjuk Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya. Agus ditunjuk Jokowi menggantikan Enggartiasto Lukita yang habis masa jabatannya.
Dibanding 3 Menteri Perdagangan sebelumnya, nama Agus Suparmanto relatif jauh dari kontroversi.
Salah satu kebijakannya yang relatif menuai pro kontra adalah mewajibkan eksportir batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO), importir beras, dan barang pengadaan pemerintah untuk menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.
5. Muhammad Lutfi (2020-2022)
Sempat menjadi Menteri Perdagangan di era SBY, Muhammad Lutfi kembali dipercaya Jokowi menempati posisi yang sama di tahun 2020 menggantikan Agus Suparmanto.
Baca juga: Puan Usulkan Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan
Sahabat karib Sandiaga Uno dan Erick Thohir ini merupakan menteri dari kalangan pengusaha. Dari berbagai kontroversi di masa jabatannya, polemik harga minyak goreng adalah yang paling menyita perhatian.
Berbagai kebijakan sebenarnya sudah digulirkan Muhammad Lutfi, namun harga minyak goreng tak juga menurun. Ia bahkan sempat menyebut masalah ini disebabkan karena ulah mafia.
6. Zulkifli Hasan (2022-Sekarang)
Zulkifli Hasan telah dilantik menjadi Mendag pada 15 Juni 2022 di Istana Kepresidenan menggantikan Muhammad Lutfi. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, sebelumnya merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019-2024.
Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Pria kelahiran Lampung 31 Agustus 1962 itu dikenal sebagai politikus yang kenyang asam garam pengalaman politik.
Baca juga: Mengenal Eigendom, Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Belanda
Duduk di kursi legislatif maupun eksekutif sudah pernah dirasakan olehnya. Selama karier politiknya, Zulkifli Hasan juga sempat dikaitkan dengan beberapa kontroversi.
Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.
Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.
Zulkifli Hasan juga dikenal publik sebagai Menteri Kehutanan yang banyak memberikan izin alih fungsi hutan kepada para pengusaha, terutama pengusaha sawit.
Baca juga: 6 dari 10 Orang Terkaya RI adalah Konglomerat Sawit, Ini Daftarnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.