Ucapkan Selamat ke Zulkifli Hasan, Instagram M Lutfli Banjir Komentar gara-gara Masih Pakai "Username" Mendag

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) telah tergeser oleh Wakil Ketua MPR RI Zulkifili Hasan.

Pergantian serah terima jabatan (sertijab) pun diposting dalam akun Instagram resmi M. Lutfi (@mendaglutfi).

"Selamat datang di @kemendag, Bang @zul.hasan! Insha Allah amanah dan istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Salam, Muhammad Lutfi," ucap dia di postingannya, dikutip Kamis (16/6/2022).

Baca juga: [POPULER MONEY] Kaitan Erick Thohir dengan Pemilik Saham GoTo | Rapot Merah Muhammad Lutfi Saat Jabat Menteri Perdagangan

Dari postingan tersebut, justru ada saja warganet (netizen) yang memperhatikan username atau nama yang digunakan Lutfi di IG-nya.

Lantaran masih menggunakan status mendag. "Pak, nama IG-nya belum diganti? Jadi exmendag," tanya akun @jalakharupat12 di kolom komentar IG Lutfi.

Ada juga yang berkomentar menggelitik, mengenai minyak goreng yang selalu dikaitkan dengan kinerja mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini.

"Kalau ingat minyak goreng, ingat Pak Lutfi," canda akun @gg_sps8.

Baca juga: Hari Pertama Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Langsung Sidak Pasar

Tiga rapot merah M Lutfi saat menjabat sebagai Mendag

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang baru, pada Rabu (15/6/2022) kemarin. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sementara itu, Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah rapot merah Muhammad Lutfi kala menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Bhima menyebutkan yang pertama, Muhammad Lutfi dinilai tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng yang sejak tahun 2021 harganya terus meroket.

Baca juga: Sederet Kontroversi Zulkifli Hasan saat Jadi Menteri Kehutanan era SBY

Lalu rapot merah yang kedua adalah pengawasan internal lemah. Hal ini dijelaskan Bhima, menyusul tertangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkait izin ekspor CPO yang membuat integritas Kementerian Perdagangan dipertanyakan.

Yang ketiga, kinerja neraca perdagangan yang dinilai kurang. Menurut Bhima, sejatinya kinerja neraca perdagangan mencatat surplus hanya saja masih didominasi oleh faktor eksternal yakni "boom" harga komoditas dan bukan kinerja ekspor manufaktur yang bernilai tambah.