Kesal Dana Pemda Mengendap, Sri Mulyani "Sindir" Gubernur dan Wali Kota: Bapak Ibu Memimpin, Bukan Dituntun Anak Buah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepala daerah meningkatkan kualitas penganggaran dan memperbaiki alokasi belanja untuk kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur dasar.

Dia tak ingin APBD hanya fokus untuk belanja barang dan gaji pegawai. Apalagi kepala daerah merupakan pemimpin dan pengelola anggaran yang mendapat kewenangan dari presiden.

"Makin memahami teknis, makin Bapak me-lead bukan di-lead. Memimpin bukan dituntun sama anak buah. Bapak Ibu sekalian adalah leaders, bukan followers. Dan memiliki kewenangan kekuasaan keuangan negara yang sudah diserahkan presiden kepada Anda," kata Sri Mulyani saat memberikan arahan kepada gubernur/wali kota di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: [POPULER MONEY] BRI Digugat Nasabah Rp 5 M | Sri Mulyani Kesal Pemda Lelet | Penumpang Lion Air Bercanda Bawa Bom

Bendahara negara ini menuturkan, peranan pejabat kepala daerah luar biasa penting dalam pengelolaan anggaran, mengingat instrumen keuangan negara merupakan instrumen strategis.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang semula berada di bawah presiden, diberikan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) meliputi gubernur, bupati, dan wali kota.

Adapun Kementerian Keuangan memiliki dua fungsi, yakni sebagai bendahara negara atau pengelola fiskal dan sebagai pengguna anggaran seperti K/L lain.

Baca juga: Sri Mulyani Kesal Pemda Lelet, Dana Daerah Rp 200 Triliun Mengendap Sia-sia di Bank

Sri Mulyani minta gubernur/wali kota peka dengan keadaan masyarakatnya

Karena kekuasaan pengelolaannya sudah dilimpahkan kepada kepala daerah, Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk menganggarkan sesuai dengan keadaan sekitar.

"Saya berharap (pemda) peka terhadap lingkungan global yang bergejolak dan bergerak, yang dampaknya bisa merembes ke rakyat kita ke ekonomi, ke APBD, dan APBN. Peka terhadap itu, pahami," ucapnya.

Baca juga: Dilema Menko Airlangga: Kalau Kita Declare Darurat PMK, Seluruh Ekspor Holtikultura akan Dilarang...