Jokowi: Sumber Daya Alam Melimpah Tak Ada Artinya jika Tak Dikelola oleh SDM Unggul

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk memajukan Indonesia. Menurut dia, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah tidak akan ada artinya jika tak dikelola oleh SDM unggul.

"(Kunci menjadi negara maju) Bukan di sumber daya alam. Sumber daya alam banyak tapi kalau SDM-nya tidak mendukung, tidak ada artinya," kata Jokowi dalam acara Temu Raya Kita Prakerja di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jumat (17/6/2022).

Baca juga: Deretan 6 Menteri Perdagangan Era Jokowi dan Kontroversinya

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, SDM yang unggul juga diperlukan untuk menghadapi situasi dunia yang dilanda ketidakpastian.

Saat ini kata Jokowi, semua negara mengalami kenaikan inflasi, kenaikan harga pangan dan BBM termasuk energi, serta naiknya harga komoditas unggulan. Oleh karena itu kata dia, semua masyarakat harus produktif.

"Saya titip, ya, kita semuanya harus produktif. Oleh sebab itu, up-skilling, re-skilling sangat penting sekali bagi negara kita. Dan kuncinya kemajuan negara ini adalah di SDM," ucap Jokowi.

Lalu, sumber daya manusia yang produktif mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kesejahteraan masyarakat. Kartu Prakerja misalnya, mampu menjangkau 34 provinsi di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Jokowi Disarankan Reshuffle Satu Paket Menteri Bidang Ekonomi, Ini Alasannya

Asal tahu saja, gelombang ke-1 Kartu Prakerja dibuka sebulan setelah kasus Covid-19 menyebar di Indonesia pada 2 Maret 2022. Kini, peserta yang terdaftar dalam Kartu Prakerja sudah berjumlah 12,8 juta orang.

"Apa bisa cara-cara ini kita lakukan kalau kita tidak menggunakan platform digital? Enggak mungkin. Iya, enggak? Yang diterima 12,8 juta. Besar sekali. Ini angka yang tidak kecil," beber Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi juga mengaku senang lantaran dana program Kartu Prakerja langsung diterima masyarakat. Dana tersebut tidak ditransfer terlebih dahulu ke kementerian, provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Ini langsung dari Menteri Keuangan transfer langsung ke peserta. Dan kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki. Masukan-masukan saya kira banyak diterima," sebut Jokowi.

Baca juga: Jokowi Marah dan Sedih, Uang Pajak Dipakai untuk Beli Produk Impor