Mengenal Platform Data Radiasi Matahari Karya AESI dan Synkrona

KOMPAS.com – Indonesia punya ambisi dalam penerapan energi baru dan terbarukan (EBT). Paling tidak hal ini mesti teraplikasikan hingga 23 persen pada 2025.

Untuk merealisasikan tujuan itu, seluruh pihak perlu bersinergi sesuai kapasitasnya masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), swasta, asosiasi, komunitas, hingga masyarakat.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa kapasitas pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT-EBT) tenaga surya di dunia mencapai 845 gigawatt (GW).

Jumlah itu, lanjut Dadan, setara dengan 28 persen dari kapasitas pembangkit lain. Angka ini juga menjadi target dari capaian penetrasi EBT yang mungkin dilakukan.

“Kami terus bekerja mencari cara terbaik untuk solusi konkret, yaitu menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) EBT,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Menghitung cadangan energi nasional

Guna mendukung upaya Kementerian ESDM, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meluncurkan platform data radiasi matahari. Peluncuran dikemas dalam kajian bertajuk “Hosting Capacity PLTS di Jawa-Madura-Bali”, Kamis.

Sebagai informasi, platform yang turut dikembangkan oleh PT Synkrona Enjiniring Nusantara (Synkrona) itu menyimpan data hasil pengukuran yang dapat diakses publik secara gratis melalui laman www.indonesiasolarmap.com.

Dengan begitu, platform data iradiasi matahari dapat digunakan sebagai basis data energi nasional serta sumber data primer bagi peneliti, universitas, pengembang, atau pegiat tenaga surya.

Dalam kajian tersebut, dijabarkan soal potensi energi surya di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), baik secara teknis maupun peran dalam memasok listrik secara nyata.

Adapun kajian mencakup pengukuran iradiasi (intensitas pencahayaan) matahari secara real time di 54 titik di Jamali sejak 2020. Pengukuran ini merupakan pertama kali di Indonesia sehingga diharapkan hasilnya dapat menjadi basis data energi nasional.

Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa mengatakan, penempatan alat ukur tersebut dikarenakan minimnya data pengukuran radiasi matahari secara langsung di Indonesia.

Selama ini, Fabby mengungkapkan, Indonesia menggunakan perangkat lunak yang datanya berasal dari interpolasi stasiun cuaca terdekat. Tingkat akurasi dan ketelitian hasil pun lebih rendah ketimbang pengukuran langsung.

“Kami ingin melihat profil iradiasi matahari di Jamali dan intermittency-nya. Hasil pengukuran juga bisa diakses publik melalui sebuah platform dan dimanfaatkan untuk studi Hosting Capacity,” ucapnya.

Dok. AESI Kajian Hosting Capacity yang dilakukan AESI dan Synkrona.

Fabby menambahkan, penempatan alat ukur di 54 titik itu difasilitasi PT PLN (Persero) dalam bentuk penyediaan lokasi gardu induk.

Oleh karena itu, data platform iradiasi matahari juga bermanfaat bagi PLN dalam memperkuat sistem ketenagalistrikan di Jamali.

Meski begitu, AESI menyayangkan kebijakan internal PLN yang membatasi kapasitas pemasangan PLTS atap hingga 10-15 persen di level pelanggan.

Dosen sekaligus Kepala Laboratorium Power Sistem dan Dinamik Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr Nanang Hariyanto, menuturkan bahwa kebijakan tersebut tidak perlu diberlakukan karena tidak beralasan.

“Sebetulnya hanya berlaku jika semua pelanggan memasang PLTS atap,” ujarnya.

Imbauan itu merujuk data iradiasi AESI dan Synkrona. Nanang menerangkan, penetrasi PLTS bisa mencapai 4.800 megawatt (MW) untuk PLTS skala utilitas dan 9.600 MW untuk PLTS atap. Sementara untuk kapasitas gabungan, PLTS utilitas bisa mencapai 2.400 MW dan atap 7.200 MW.

“Nilai kapasitas tersebut setara dengan 12 terrawatt hour (TWh) per tahun yang merupakan konsumsi listrik separuh Jawa Tengah pada 2020,” terangnya.

Ketua Dewan Pembina AESI sekaligus Perekayasa Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Andhika Prastawa menyampaikan, riset yang dilakukan terhadap intermitensi daya surya menunjukkan bahwa permasalahan intermiten dapat teredam dengan pemasangan PLTS Atap secara tersebar di seluruh sistem Jamali.

Data dan analisa menunjukkan bahwa impak redaman tersebut menghasilkan kemampuan sistem Jamali untuk menerima tidak kurang dari 6.500 megawatt peak (MWp) PLTS atap.

“Dengan analisis ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak segera mempercepat pertumbuhan PLTS rooftop,” ujar Andhika.

Urgensi transisi energi

Fabby menambahkan bahwa transisi energi dan dekarbonisasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan strategi dan prioritas dalam kebijakan energi nasional.

PLTS merupakan teknologi yang dapat menjadi tulang punggung sistem energi karena potensinya tersebar di seluruh Indonesia dan dapat dikembangkan dalam berbagai skala, serta cepat dibangun.

Meski demikian, pengembangan PLTS skala besar di Indonesia oleh PLN masih dianggap berpotensi mengganggu sistem kelistrikan karena variability produksi energinya.

AESI berharap, pembatasan PLTS atap di level pelanggan diberlakukan ketika total daya pasang sudah mencapai 100 persen, sebagaimana Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2021.

Selain itu, potensi iradiasi dan jaringan listrik di Jamali diharapkan dapat mempercepat pengintegrasian PLTS sampai 9.600 MW sehingga bauran EBT di Indonesia dapat meluas.