Ekonomi Politik Kursi Komisaris BUMN

Abang-abang bakso pun paham kalau alasan tersebut adalah basa-basi. Toh ada banyak nama-nama, tua ataupun muda, yang jauh lebih mumpuni dan kompeten di bidang itu ketimbang Adee Slank.

Publik akan dengan mudah menyejajarkan Adee dengan nama-nama lain dari partai atau barisan relawan yang "kebagian kue BUMN," tanpa harus terpengaruh oleh alasan dangkal Erick tersebut.

Mengapa? Karena publik mengetahui dengan jelas bahwa memang Slank secara terang-terangan menunjukan keberpihakan kepada Jokowi sedari awal, sehingga penunjukan salah satu personelnnya sebagai komisaris BUMN akan dikaitkan dengan kontribusi dan aktifitas politik Slank selama masa pemenangan Jokowi, baik di periode pertama maupun di periode kedua.

Di sisi lain, sebagai masyarakat Indonesia yang baik yang memang sudah terbiasa dengan fenomena politisasi dan komoditifikasi BUMN, kita tentu sudah mengerti bahwa perkara BUMN di Indonesia adalah perkara rumit.

Komplikasinya merentang luas, mulai dari politik sampai pada kesehatan keuangannya. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa sekadar pergantian SDM saja tentu tak cukup, baik di sisi direksi maupun di sisi komisaris.

Karena itu, penunjukan Adee Slank akan bermakna sama dengan penunjukan komisaris lain dari partai atau relawan, yang sampai hari ini tak jelas prestasinya dalam memperbaiki kinerja BUMN.

Padahal untuk membenahi BUMN nasional dibutuhkan pembehanan sistem secara menyeluruh. Dan itu harus dimulai dari kementerian BUMN.

Misalnya, mekanisme rekruitmen para deputi di kementerian BUMN, direksi BUMN, atau komisaris BUMN, harus dibebaskan terlebih dahulu dari sindrom "orang titipan."

Mereka sebaiknya pajabat karir, baik di institusi kementerian BUMN maupun dari BUMN-BUMN terkait, yang berkompetensi dan telah terbukti "makan tangannya" di bidang yang dibawahi.

Setidaknya ada kriteria komparatif dan kompetitif yang ditetapkan, sebelum seseorang menduduki posisi deputi yang membawahi beberapa bidang BUMN, atau direksi BUMN, dan atau komisaris-komisaris BUMN.

Dan paramater tersebut semestinya tersampaikan kepada publik dan semua stake holder, agar ada beban moral untuk tidak melakukan pelanggaran yang mengingkari prestasi dan track record-nya masing-masing di kemudian hari.

Apakah ini dilakukan Erick? Sampai hari ini, Erick belum mampu membuktikan itu.

Misalnya keharusan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang benar-benar menggunakan merit system dengan reward dan punishment yang jelas.

Hal tersebut hanya bisa dilakukan jika Erick Tohir bertindak independen, berdasarkan perhitungan yang jelas atas prospek bisnis BUMN ke depan.

Tapi faktanya sulit untuk Erick Tohir melakukan itu. Boleh jadi hanya di dalam retorika karena sedari awal Erick sudah melakukan pekerjaan politik untuk memenangkan Jokowi Maaruf, sebagai mantan ketua Tim Sukses Jokowi yang tak mungkin lepas begitu saja.