Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ronny P Sasmita
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Penikmat kopi yang nyambi jadi Pengamat Ekonomi

Ekonomi Politik Kursi Komisaris BUMN

Kompas.com - 18/06/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Latar tersebut justru akan menjadi salah satu pintu masuk keterlibatan partai dalam penentuan SDM direksi dan komisaris BUMN dan akan selalu dipandang demikian oleh publik.

Jadi memang sudah menjadi rahasia umum, pengisian direksi dan komisaris BUMN menjadi salah satu lahan "balas budi" dari kekuasaan untuk para relawan.

Langkah pertama untuk memutus jalur tersebut, Erick mau tak mau harus benar-benar meyakinkan publik bahwa latar belakang politiknya saat Pilpres tempo hari sudah selesai dan itu ternyata tidak ditunjukan oleh Erick dalam tindakannya.

Apalagi saat ini Erick menyandang status baru, yakni bakal calon presiden potensial untuk laga 2024 yang wajahnya “nimbrung” nyaris di seluruh layar ATM bank BUMN di Indonesia saban waktu.

Bukankah akan sangat terbuka peluang bagi Erick untuk melego kursi-kursi komisaris BUMN untuk partai-partai, relawan-relawan, ataupun tokoh-tokoh endoser politik, yang diicarnya sebagai kendaraan politik.

Bahkan kesan pertama Erick Tohir sebagai menteri BUMN saja sudah mengingkari idealitas, dengan menunjuk Arya Sinulingga dari partai pemenang sebagai stafsus.

Jadi alih-laih rekruitmen direksi BUMN dilakukan melalui proses fit and proper test yang ketat dan terbuka, punya kriteria yang jelas dan bisa dipahami publik, alias tidak cukup hanya dipanggil oleh menteri dalam pertemuan tertutup, Erick justru bergerak selayaknya seorang mantan Tim Pemenangan Jokowi yang ditunjuk menjadi menteri BUMN, bukan Erick sebagi seorang CEO Mahaka Group yang performannya cukup bagus.

Pendeknya, nasib Erick tak berbeda dengan Jokowi yang dianggap sebagai "petugas partai," yakni Erick Tohir sebagai "petugas dari seorang petugas partai."

Begitulah pandangan umumnya. Pandangan ini tentunya belum dipoles dengan kecurigaan ini itu, seperti misalnya kepentingan di balik Merger Gojek dan Tokopedia (jadi GoTo) di mana di satu sisi komisaris utama Gojek adalah saudara kandung Erick sendiri, dan di sisi lain, Telkomsel sebagai anak usaha Telkom, adalah pemilik saham di Gojek.

Dengan kata lain, penentuan komisaris Telkom dari kalangan relawan dan partai politik akan membuka peluang untuk mengarahkan aksi korporasi Telkom di kemudian hari untuk memperbesar manfaat yang akan diterima oleh salah satu pihak atau beberapa pihak di lingkaran kekuasaan, termasuk di lingkaran Erick sendiri. .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com