Bonus Demografi Tergerus Pandemi

BONUS demografi di Indonesia sedianya akan dinikmati pada 2030-2040. Namun melihat hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Januari 2021, Indonesia sudah mulai menikmati bonus yang luar biasa secara kuantitas itu mulai tahun ini.

Data BSP, jumlah usia produktif (usia 15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan usia nonproduktif yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, yaitu sebesar 70,72 persen.

Generasi Z (lahir di tahun 1997-2012) memiliki porsi terbanyak, yaitu sebesar 27,94 persen dari total jumlah penduduk produktif.

Namun sayangnya, ketika seharusnya Indonesia sedang bersiap-siap memaksimalkan bonus tersebut, pandemi datang dan memporak porandakan perekomian Indonesia.

Jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan meningkat mengakibatkan kebingungan mencukupi kebutuhan sehingga ketergantungan kepada individu lain juga bertambah.

Berdasarkan data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis BPS menyebutkan bahwa per akhir Agustus 2021, sebesar 21,32 juta orang atau 10,32 persen penduduk usia kerja terdampak pandemi.

Dibandingkan dengan Agustus 2020 di mana Covid gelombang pertama dalam situasi paling parah, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.73 persen, di mana jumlah penduduk usia kerja yang terdampak sebesar 29.12 juta jiwa.

Jumlah pengangguran ini juga dipengaruhi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali pulang ke kampung halaman karena kondisi di luar tak jauh beda dengan Indonesia.

Masih berdasarkan data Sakernas Agustus 2021, jika dirinci, ada empat komponen yang ikut andil dalam menyumbang besaran angka penduduk usia kerja yang terdampak tersebut.

Keempat komponen tersebut adalah pengangguran karena Covid-19 sebesar 1,82 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 700.000 orang.

Sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,39 juta orang dan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19 memiliki porsi yang paling besar 17,41 juta orang.

Komponen bekerja dengan pengurangan jam kerja karena Covid-19, yang jika dibandingkan dengan tahun 2020 berkurang sebesar 27 persen atau sebanyak 6,62 juta jiwa.

Menurunnya jumlah penduduk yang bekerja dengan pengurangan jam kerja dikarenakan pada tahun 2021 di mana program vaksinasi nasional sudah berjalan lancar maka aktivitas sektor perekonomian kembali ke jam kerja normal.

Bukan hanya secara kuantitas, yang terpenting dalam menikmati bonus demografi adalah kualitas usia produktif yang baik serta kemandirian sehingga dapat menggerakkan perekonomian dan bermuara pada membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebaliknya akan menjadi beban negara jika usia produktif tersebut memiliki kualitas dan kemandirian yang rendah, maka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah.

Pada tahun 2020, hasil dari Proyeksi Sensus Penduduk, Rasio Ketergantungan Indonesia sebesar 47,3 persen.

Ini artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 47 orang penduduk usia belum produktif dan penduduk usia tidak produktif lagi, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan usia 65++.

Selain pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi, ada satu lagi situasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas bonus demografi Indonesia.

Setelah lulus pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan dan memiliki pendapatan yang sesuai adalah harapan semua orang.

Namun lagi-lagi, pandemi membuyarkan harapan tersebut karena berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

Selain itu dampak Covid (Long Covid) bagi para penyintas membuat mereka tidak bisa bekerja seperti biasa.

Menurut situs Databoks.katadata.co.id, pertanggal 15 Juli 2021, penderita Covid didominasi oleh usia produktif, yaitu sekitar 76 persen penderita Covid berusia 19-59 tahun.

Kesulitan menerima pelajaran karena fasilitas yang kurang mendukung selama pembelajaran jarak jauh.

Keadaan ini menjadi lebih buruk jika dihadapi oleh murid dengan latar belakang kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Bantuan pemerintah untuk kemudahan pulsa bagi siswa pun diluncurkan, namun sayangnya tidak diberikan sepanjang mereka sekolah dari rumah.

Selain itu, masalah juga berasal dari tenaga pendidik. Kemampuan pendidik dalam mengajar melalui daring juga harus berkualitas, karena tidaklah gampang untuk mengajar siswa yang secara fisik tidak berada di hadapan mereka.

Kemampuan tenaga pendidik dalam menyusun bahan pembelajaran menggunakan media digital juga terbatas.

Mungkin sebagian besar dari mereka belum pernah mendapat pembekalan ilmu mengenai teknologi informasi, dan tiba-tiba diwajibkan oleh sekolah untuk membuat bahan pembelajaran yang bisa dimengerti oleh siswa dengan mudah.

Penyerapan dan capaian ilmu yang rendah akan berdampak pada kualitas generasi muda masa yang akan datang.

Kemampuan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga akan makin sulit, sehingga mereka akan menjadi beban bagi orang lain.

Kemudian, bagaimana agar penduduk usia produktif yang memiliki ketergantungan tinggi dan penurunan kualitas ini bisa bangkit dan dapat menghadapi keadaan era dan pascapandemi ataupun bisa menghadapi buruknya keadaan jika pandemi ini masih akan terus berlanjut?

Memperkuat keahlian dan keterampilan siswa jurusan vokasi sehingga mampu membuka usaha sendiri.

Perbaikan mutu tenaga pengajar bisa menjadi salah satu antisipasi bagi dunia pendidikan sehingga dapat mengejar ketertinggalan.

Evaluasi mengenai berbagai kebijakan seperti kurikulum darurat juga sangat dibutuhkan untuk melihat tingkat keberhasilan selama penerapannya pada masa pandemi.

Pengaktifan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada hampir di seluruh Indonesia bisa menjadi solusi bagi siswa lulusan masa pandemi.

Jika pada masa pandemi wadah ini sempat di nonaktifkan karena pembatasan kegiatan dan juga pemotongan anggaran di semua kementerian/lembaga dalam rangka penanggulangan Covid-19, BLK juga menerima imbasnya.

Pembekalan keahlian untuk berusaha sendiri sehingga bisa mandiri dan membuka peluang kerja.

Tentu saja itu dibarengi dengan program kemudahan pinjaman dalam memulai usaha. Jadi pinjaman lunak bukan terbatas untuk mereka yang sudah memiliki usaha, tetapi juga untuk mereka yang baru akan memulai usaha lebih membutuhkan bantuan pinjaman.

Jika ini berhasil, mereka juga bisa ikut ambil peran dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.