Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Lalu Mendag Zulhas dan Banyaknya Alih Fungsi Hutan Jadi Sawit

Kompas.com - 18/06/2022, 08:16 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Presiden Jokowi melantik Zulkifli Hasan atau yang lebih akrab disapa Zulhas, menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, Rabu 15 Juni 2022, di Istana Negara, Jakarta.

Zulhas merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang tidak berada di koalisi pemerintahan Jokowi, tapi juga tidak berposisi sebagai oposisi. Namun, setelah pelantikan ini, status PAN menjadi jelas, jadi bagian dari pemerintahan.

Zulkifli Hasan sendiri bukan wajah baru di kabinet. Di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014.

Nama Zulhas sempat jadi sorotan di tahun 2013. Kala itu, aktor kenamaan Hollywood Harrison Ford menyindir Zulhas karena dinilai terlalu banyak mengeluarkan izin alif fungsi hutan yang berujung pada deforestasi.

Baca juga: Debut Zulhas Jadi Mendag: Blusukan ke 2 Pasar, Syok Harga Serba Mahal

Harrison Ford yang kala itu tengah dalam pembuatan film dokumenter "Years of Leaving Dangerously" di hutan Tesso Nilo, Riau pada 2013, melihat kondisi hutan dari udara yang memprihatinkan dan gundul di mana-mana karena dibabat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Belakangan, video Harrison Ford yang mencecar Zulhas tahun 2013 silam ini kembali ramai beredar di jagat media sosial Tanah Air setelah Jokowi memercayakan posisi Mendag kepada pria asal Lampung itu.

Saat wawancara, Harrison Ford bertanya kenapa kondisi hutan bisa sampai rusak parah. Aktor film Indiana Jones itu menilai, kerusakan hutan karena adanya kongkalikong pebisnis dan politikus.

Menjawab pertanyaan Harrison Ford, Zulhas tidak menjawab secara gamblang. Namun berbicara soal iklim demokrasi di Indonesia yang mulai membaik.

Baca juga: Mendag Zulhas Pede Jinakkan Minyak Goreng: Pengalaman Saya Panjang

“Yang lain, anda tahu kita baru belajar berdemokrasi. Tapi saya yakin, kita dalam waktu yang panjang akan, apa namanya, terjadi titik yang seimbang," kata Zulhas dalam cuplikan video yang beredar.

Kontroversi banyaknya alih fungsi hutan

Pada era Presiden SBY Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Sebelum Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan dijabat oleh MS Kaban.

Di era SBY tersebut sebagaimana dikutip dari data resmi KLHK, pemerintah sudah menerbitkan 2.312.603 hektare dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Di mana Zulkifli Hasan menjabat di tahun 2009-2014 dan MS Kaban 2004-2009.

Organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan di era dua periode SBY tersebut, sebanyak 1,64 juta hektare dikeluarkan di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Baca juga: 6 dari 10 Orang Terkaya RI adalah Konglomerat Sawit, Ini Daftarnya

Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 hektare. Jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 hektare hutan yang dilepas pemerintah.

Izin Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, seperti untuk peruntukan pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com