Masa Lalu Mendag Zulhas dan Banyaknya Alih Fungsi Hutan Jadi Sawit

KOMPAS.com - Presiden Jokowi melantik Zulkifli Hasan atau yang lebih akrab disapa Zulhas, menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, Rabu 15 Juni 2022, di Istana Negara, Jakarta.

Zulhas merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang tidak berada di koalisi pemerintahan Jokowi, tapi juga tidak berposisi sebagai oposisi. Namun, setelah pelantikan ini, status PAN menjadi jelas, jadi bagian dari pemerintahan.

Zulkifli Hasan sendiri bukan wajah baru di kabinet. Di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014.

Nama Zulhas sempat jadi sorotan di tahun 2013. Kala itu, aktor kenamaan Hollywood Harrison Ford menyindir Zulhas karena dinilai terlalu banyak mengeluarkan izin alif fungsi hutan yang berujung pada deforestasi.

Baca juga: Debut Zulhas Jadi Mendag: Blusukan ke 2 Pasar, Syok Harga Serba Mahal

Harrison Ford yang kala itu tengah dalam pembuatan film dokumenter "Years of Leaving Dangerously" di hutan Tesso Nilo, Riau pada 2013, melihat kondisi hutan dari udara yang memprihatinkan dan gundul di mana-mana karena dibabat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Belakangan, video Harrison Ford yang mencecar Zulhas tahun 2013 silam ini kembali ramai beredar di jagat media sosial Tanah Air setelah Jokowi memercayakan posisi Mendag kepada pria asal Lampung itu.

Saat wawancara, Harrison Ford bertanya kenapa kondisi hutan bisa sampai rusak parah. Aktor film Indiana Jones itu menilai, kerusakan hutan karena adanya kongkalikong pebisnis dan politikus.

Menjawab pertanyaan Harrison Ford, Zulhas tidak menjawab secara gamblang. Namun berbicara soal iklim demokrasi di Indonesia yang mulai membaik.

Baca juga: Mendag Zulhas Pede Jinakkan Minyak Goreng: Pengalaman Saya Panjang

“Yang lain, anda tahu kita baru belajar berdemokrasi. Tapi saya yakin, kita dalam waktu yang panjang akan, apa namanya, terjadi titik yang seimbang," kata Zulhas dalam cuplikan video yang beredar.

Kontroversi banyaknya alih fungsi hutan

Pada era Presiden SBY Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Sebelum Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan dijabat oleh MS Kaban.

Di era SBY tersebut sebagaimana dikutip dari data resmi KLHK, pemerintah sudah menerbitkan 2.312.603 hektare dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Di mana Zulkifli Hasan menjabat di tahun 2009-2014 dan MS Kaban 2004-2009.

Organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan di era dua periode SBY tersebut, sebanyak 1,64 juta hektare dikeluarkan di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Baca juga: 6 dari 10 Orang Terkaya RI adalah Konglomerat Sawit, Ini Daftarnya

Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 hektare, Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 hektare, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 hektare.

Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 hektare. Jumlah kawasan hutan yang dilepas di era SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 hektare hutan yang dilepas pemerintah.

Izin Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, seperti untuk peruntukan pembukaan perkebunan kelapa sawit.

Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Baca juga: Sejatinya, Kelapa Sawit Milik Para Konglomerat Ditanam di Tanah Negara

Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal.

Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan luas mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya.

Selama karier politiknya, Zulkifli Hasan juga sempat dikaitkan dengan kasus hukum. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau.

Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulkifli Hasan akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menteri Kehutanan saat izin tersebut keluar.

Baca juga: Hutan Dibabat demi Sawit, Tapi Minyak Goreng Justru Langka dan Mahal