Dana Pemda Rp 200 Triliun Ngendap di Bank, Kemendagri Bakal Panggil Sekda

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membahas anggaran menganggur di bank.

Pasalnya, dana Pemda yang menganggur di bank mencapai ratusan triliun, totalnya sebesar Rp 200 triliun hingga akhir Mei 2022.

Nilainya jauh lebih besar dibanding jumlah dana menganggur Rp 172 triliun pada Mei 2021. Begitu pun lebih besar dibanding Rp 165 triliun di posisi Mei 2020.

Baca juga: Kala Sri Mulyani Semprot Pemda: Mau Anggaran Ditambah, tetapi Dana Ngendon di Bank...

"Minggu ini Bapak undang para sekda untuk bahas hal tersebut," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro kepada Kompas.com, Minggu (19/6/2022).

Sayangnya, Suhajar belum bisa memastikan kapan tepatnya pertemuan itu akan digelar. Dia pun tidak merinci Pemda mana saja dengan nominal dana mengendap paling tinggi.

Namun berdasarkan paparan Sri Mulyani dalam APBN Kita edisi April 2022, nominal saldo tertinggi berada di wilayah Jawa Timur, sebesar Rp 24,17 triliun. Sedangkan yang terendah berada di wilayah Kepulauan Riau Rp 1,07 triliun.

Sri Mulyani jengkel

Mengendapnya dana Pemda membuat Sri Mulyani jengkel. Jika pada April 2022 dana mengendap mencapai Rp 191,57 triliun, dana ngendon ini meningkat menjadi Rp 200 triliun pada Mei 2022.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjabarkan, realisasi belanja Pemda hingga akhir Mei 2022 juga turun menjadi Rp 223 triliun. Realisasi ini -17 persen (year on year/yoy) dari Rp 270 triliun pada Mei 2021.

Lebih lanjut, belanja Rp 223 triliun hingga akhir Mei 2022 juga didominasi oleh belanja pegawai, yakni untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia mencatat, pembayaran gaji mencapai Rp 113 triliun. Sedangkan belanja modal yang notabene dianggarkan untuk infrastruktur dasar seperti akses air bersih hanya Rp 12 triliun, itu pun lebih rendah dibanding tahun lalu Rp 14 triliun.

Di sisi lain, banyak warga yang membutuhkan pembangunan infrastruktur lewat dana tersebut.

"Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin. Memang ada beberapa persyaratan, tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis, ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani kesal

"Bapak Ibu sekalian lihat begitu nerima transfer dari pusat, langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu enggak perlu leadership. Wong ada by account by number, (tinggal transfer saja). Yang perlu dipikirkan, kan, ya tadi kenapa belanja barangnya banyak," seloroh Ani.

Baca juga: Kesal Dana Pemda Mengendap, Sri Mulyani Sindir Gubernur dan Wali Kota: Bapak Ibu Memimpin, Bukan Dituntun Anak Buah...