Dana Pemda Rp 200 Triliun Ngendap di Bank, Kemendagri Bakal Panggil Sekda

Kompas.com - 19/06/2022, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membahas anggaran menganggur di bank.

Pasalnya, dana Pemda yang menganggur di bank mencapai ratusan triliun, totalnya sebesar Rp 200 triliun hingga akhir Mei 2022.

Nilainya jauh lebih besar dibanding jumlah dana menganggur Rp 172 triliun pada Mei 2021. Begitu pun lebih besar dibanding Rp 165 triliun di posisi Mei 2020.

Baca juga: Kala Sri Mulyani Semprot Pemda: Mau Anggaran Ditambah, tetapi Dana Ngendon di Bank...

"Minggu ini Bapak undang para sekda untuk bahas hal tersebut," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro kepada Kompas.com, Minggu (19/6/2022).

Sayangnya, Suhajar belum bisa memastikan kapan tepatnya pertemuan itu akan digelar. Dia pun tidak merinci Pemda mana saja dengan nominal dana mengendap paling tinggi.

Namun berdasarkan paparan Sri Mulyani dalam APBN Kita edisi April 2022, nominal saldo tertinggi berada di wilayah Jawa Timur, sebesar Rp 24,17 triliun. Sedangkan yang terendah berada di wilayah Kepulauan Riau Rp 1,07 triliun.

Sri Mulyani jengkel

Mengendapnya dana Pemda membuat Sri Mulyani jengkel. Jika pada April 2022 dana mengendap mencapai Rp 191,57 triliun, dana ngendon ini meningkat menjadi Rp 200 triliun pada Mei 2022.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjabarkan, realisasi belanja Pemda hingga akhir Mei 2022 juga turun menjadi Rp 223 triliun. Realisasi ini -17 persen (year on year/yoy) dari Rp 270 triliun pada Mei 2021.

Lebih lanjut, belanja Rp 223 triliun hingga akhir Mei 2022 juga didominasi oleh belanja pegawai, yakni untuk menggaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.