DPR: 350.000 Tenaga Honorer BIsa Tambah Angka Pengangguran Jika Tak Ada Solusi

Kompas.com - 20/06/2022, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan kepada pemerintah segera mempersiapkan solusi sejak dini.

Mengingat, penghapusan tenaga honorer ini akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, tidak adanya perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran.

"Artinya ada lebih dari 350.000 tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli," ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis, dikutip melalui laman resmi dpr.go.id, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Akui Punya PR Atasi Persoalan Tenaga Honorer sejak 2005

Berdasarkan data Kementerian PANRB, per Juni 2021, ada 410.000 tenaga honorer kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah. Sementara BPS mencatat, angka pengangguran per Februari 2022, tercatat 8,4 juta orang.

Baca juga: Tangis Tenaga Honorer ke Menteri Tjahjo: Kami Sudah Lahirkan Sarjana, Mbok Ya Diangkat...

Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, salah satunya serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30.000 orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.

Menurut politisi dari fraksi PKS ini, perlu adanya koordinasi lintas kementerian termasuk antara Kementerian PANRB, Kemendagri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi.

"Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini," kata dia.

Baca juga: Tenaga Honorer Telah Mengabdi 5 Tahun Bisa Diangkat Jadi PPPK, asalkan..

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Smartpreneur
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.