Kompas.com - 21/06/2022, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh bersama elemen serikat buruh dan petani menolak Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Para buruh berencana akan mengajukan judicial review kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini," kata Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (21/6/2022).

Iqbal bilang, ada beberapa alasan mengapa buruh menolak UU PPP. Pertama kata dia, revisi UU PPP hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenaran dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Jadi diakal-akali agar Omnibus Law dibenarkan dalam sistem pembuatan peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah untuk melegalkan UU Cipta Kerja," ujarnya.

Baca juga: Daftar 10 Negara Paling Kompetitif di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

Alasan kedua, lanjut Iqbal, revisi UU PPP hanya mengulang kembali metode pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kejar tayang dan tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, bahkan proses revisinya hanya berlangsung selama 10 hari.

"Bagaimana mungkin ibu dari sebuah undang-undang dibuat hanya sepuluh hari. Padahal undang-undang ini adalah dasar dari pembentukan undang-undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang," ucap dia.

Alasan ketiga, menurutnya revisi UU PPP masih melibatkan orang-orang yang sama seperti saat membahas Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat formil.

Keempat, kata Iqbal, revisi UU PPP menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada satu pasal yang menyatakan dalam waktu 2 kali 7 hari setelah sidang paripurna, sebuah produk undang-undang bisa dilakukan perbaikan.

Baca juga: Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut, Pemerintah Dorong Ekspansi Pasar Ekspor

Ia menilai, sidang paripurna adalah puncak pembahasan. Setelah itu tidak boleh ada revisi. Dengan demikian kata dia, ketentuan ini hanya mengakali apa yang pernah terjadi dalam UU Cipta Kerja.

"Semua itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh bersama serikat buruh dan serikat petani, berkepentingan untuk menggagalkan dan menolak UU PPP yang sudah direvisi," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 16 Juni 2022.

Baca juga: Disentil Jokowi soal Efisiensi, Pertamina Sebut Sudah Hemat 2,2 Miliar Dollar AS

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.