PLN dan Pertamina Disebut Tak Efisien, Pengamat: Presiden Harus Bijaksana dalam Berikan Penugasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung PLN dan Pertamina lantaran sudah diberikan subsidi oleh pemerintah, tapi kedua BUMN tersebut tidak melakukan efisiensi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, permasalahan itu bukan sepenuhnya salah PLN dan Pertamina karena pemerintah turut andil dalam hal tersebut.

Sebab, selama ini pemerintah tidak ketat dalam mengawasi penyaluran subsidi ke masyarakat sehingga subsidi energi ini tidak tersalurkan tepat sasaran.

Baca juga: Disentil Jokowi soal Efisiensi, Pertamina Sebut Sudah Hemat 2,2 Miliar Dollar AS

"Contohnya pada saat terjadi kelangkaan solar diberbagai wilayah karena kebocoran penggunaan solar subsidi untuk industri yang tidak berhak. Artinya, Pertamina sendiri mengakui ada kelalaian dalam pengawasan distribusi. Itu memang jadi catatan dan perlahan dibenahi Pertamina," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Selain itu, pemerintah juga kerap memberikan penugasan yang memberatkan keuangan PLN dan Pertamina.

Misalnya saat pemerintah menugaskan Pertamina untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga, sedangkan infrastruktur dasar untuk penyalurannya belum dipersiapkan.

Kemudian, pemerintah juga membebani PLN dengan proyek 35.000 Mega Watt (MW) dan skema take or pay kepada pembangkit independen (IPP).

Baca juga: PLN Minta Dana PMN Rp 10 Triliun di 2023, buat Bangun Pembangkit Listrik di Pelosok

"Akibatnya keuangan BUMN terganggu akibat penugasan tersebut, dan ini merupakan kesalahan kebijakan dari pusat," ucapnya.

Oleh karenanya, lanjut dia, permasalah penyaluran subsidi dan efisiensi Pertamina dan PLN ini perlu dilihat secara objektif karena tidak bisa menyalahkan satu pihak saja.

"Jadi kita harus objektif, ada pembenahan internal PLN dan Pertamina, tapi juga Presiden harusnya lebih bijaksana dalam memberi penugasan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal subsidi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Pertamina dan PLN.

Menurut Jokowi, kedua instansi ini menggunakan subsidi tetapi belum ada upaya untuk melakukan efisiensi.

"Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada Senin (20/6/2022).

"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini," tegasnya.

Sehingga, presiden meminta kepada kementerian, lembaga serta BUMN melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal yang luas.

Sebab, kata Jokowi, pemerintah hingga saat ini masih berkomitmen terus memberikan subsidi kepada masyarakat.

Baca juga: Cara PLN Pangkas Utang Rp 51 Triliun, Dirut: Efisiensi dan Dorong Penjualan Listrik

"Meski beban fiskal negara saat ini berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat," tutur Jokowi.

"Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga," tambahnya.