Bank Berlomba Luncurkan Kartu Kredit Digital, Apa Bedanya dengan Paylater?

Kompas.com - 23/06/2022, 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Digitalisasi pada sektor perbankan membawa perubahan juga pada sektor kartu kredit. Untuk itu, industri perbankan mulai menjajal kartu kredit digital.

Kartu kredit digital ini juga mendukung pelestarian lingkungan yang mulai dicanangkan banyak perusahaan keuangan.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan, kartu kredit digital pada dasarnya sama dengan dengan kartu kredit berbentuk plastik.

Baca juga: CIMB Niaga Luncurkan Kartu Kredit Digital OCTO Card

Dari segi suku bunga, kartu kredit digital juga memiliki besaran bunga yang serupa dengan konvensional. Sementara, dari tenor pembayarannya juga serupa mulai dari 3 sampai 12 bulan.

"Kartu kredit digital ini sama seperti biasa, ada limitnya. Kalau mau transaksi bisa langsung pakai dan lebih cepat. Untuk pilihan cicilan juga lebih banyak dan bisa dilakukan kapan saja. Misal transaksi hari ini besok bisa dikonversi untuk cicilan 3, 6 atau 12 bulan," jelas dia dalam peluncuran kartu kredit digital OCTO Card, Rabu (22/6/2022).

Ia menambahkan, saat ini kartu kredit digital OCTO Card milik CIMB Niaga memiliki pilihan cicilan 3 dan 6 bulan sebesar 0 persen.

Tak hanya CIMB Niaga, beberapa bank lain diketahui juga telah mengembangkan kartu kredit digital sebagai salah satu layanannya.

Bank DBS memiliki kartu kredit digital bertajuk Digibank. Mereka mengklaim proses approval kartu kredit digital ini hanya memakan waktu 60 detik.

Setelah melakukan verifikasi, nasabah dapat memiliki 2 jenis kartu kredit yakni kartu kredit digital dan kartu kredit fisik yang akan diterima dalam 14 hari.

Kartu kredit digital milik Bank DBS ini juga dapat diatur limit belanjanya. Adapun, untuk mengatur limit pemakaian dapat dilakukan melalui aplikasi digibank by DBS.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
Iming-iming Mendag Zulhas ke Produsen Migor: Ada Kompensasi Ekspor CPO, Asalkan...

Iming-iming Mendag Zulhas ke Produsen Migor: Ada Kompensasi Ekspor CPO, Asalkan...

Whats New
Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh Ajukan Judicial Review Revisi UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Whats New
Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Angkat Cinta Laura Jadi Komisaris, Perusahaan Ini Ganti Fokus Bisnis ke EBT

Whats New
Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.