Lebih lanjut Bank Dunia menyebut, subsidi itu bisa diganti dengan bantuan sosial yang lebih memiliki target untuk masyarakat miskin, rentan, dan kalangan calon kelas menengah dengan biaya lebih murah, yakni 0,5 persen dari PDB.
Maka, pemerintah mendapat penghematan tambahan fiskal bersih sebesar 0,6 persen dari PDB.
Selain itu sementara subsidi energi dapat menahan inflasi karena adanya dorongan biaya (cost-push inflation) dalam jangka pendek mengingat harga komoditas tetap stabil, kebijakan subsidi ini tidak akan berkelanjutan secara jangka panjang.
"Dengan demikian, harus ada alasan yang kuat mengenai perlunya rencana keluar dari subsidi energi tinggi melalui transmisi harga (passthrough) secara bertahap dan beralih ke subsidi yang ditargetkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan," sebut Bank Dunia.
Baca juga: Jokowi Sentil PLN dan Pertamina: Ada Subsidi, Tanpa Ada Usaha Efisiensi, Kok Enak Banget
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.