Dua Kali Ditunda, Pemerintah Batal Terapkan Pajak Karbon per Juli 2022

Kompas.com - 24/06/2022, 10:20 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali membatalkan alias menunda penerapan pajak karbon (carbon tax) pada Juli tahun 2022. Penundaan ini menjadi yang kedua kalinya pada tahun 2022.

Sejatinya, pajak karbon bakal diterapkan pada April 2022. Namun, kebijakan itu ditunda dan rencananya bakal berlaku pada Juli 2022. Sayangnya, kebijakan ini kembali molor.

"Dengan kondisi saat ini, pemerintah mempertimbangkan untuk me-review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: Kurangi Efek Gas Rumah Kaca, BKI Dukung Implementasi Pajak Karbon

Kendati ditunda, Febrio memastikan penerapan pajak karbon tetap akan berlaku di tahun 2022. Pasalnya, implementasi pajak karbon di negara berkembang akan menjadi showcase pada pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November mendatang.

Untuk tahap pertama, pajak karbon dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and trade sesuai amanat UU HPP.

Menurut Febrio, mekanisme tersebut akan mendukung mekanisme pasar karbon yang sudah berlangsung di antara PLTU, yang diterapkan oleh Kementerian ESDM.

"(Pajak karbon) menjadi showcase dalam pertemuan tingkat tinggi G20, termasuk mendorong aksi mitigasi perubahan iklim lainnya, salah satunya energy transition mechanism (ETM) untuk pensiunkan secara dini PLTU batu bara (passing down coal)," ungkap Febrio.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Pajak Karbon yang Mulai Berlaku 1 Juli 2022

Alasan penundaan

Febrio merinci, ada beberapa alasan yang menjadi landasan pemerintah untuk menunda pajak karbon. Alasan utamanya adalah kondisi geopolitik dan gejolak global saat ini yang efek rambatannya harus diwaspadai.

Febrio bilang, kondisi global saat ini belum cukup kondusif untuk penerapan pajak karbon. Di sisi lain, pihaknya masih menyempurnakan skema pasar karbon. Pasalnya, pasar karbon menjadi krusial dalam pencapaian National Determine Contribution (NDC) Perjanjian Paris (Paris Agreement).

"Termasuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait. Ini semua menjadi pelengkap penerapan dari pajak karbon," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Umumkan Pajak Karbon Batal Berlaku 1 April 2022

Saat ini kata Febrio, seluruh peraturan pendukung untuk pemberlakuan pajak karbon masih terus dimatangkan oleh seluruh K/L termasuk Kementerian Keuangan.

"Penyusunan peraturan-peraturan ini tentunya mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon terutama, pencapaian target dari NDC kita, lalu kesiapan sektor-sektor dan kita kondisi perekonomian kita," sebut Febrio.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.